Pemilu 2019

Tercecernya e-KTP Timbulkan Kecurigaan Potensi Kecurangan pada Pemilu 2019

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 11 Desember 2018
Tercecernya e-KTP Timbulkan Kecurigaan Potensi Kecurangan pada Pemilu 2019

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tercecernya ribuan e-KTP di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur bagi Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi berpotensi menimbulkan kecurigaan publik adanya potensi kecurangan pada Pemilu 2019.

Menurut M Taufik, kondisi tersebut diperparah dengan adanya jual beli blangko e-KTP di sejumlah daerah menyebabkan dugaan adanya kecurangan yang direncanakan.

"Kejadian itu memicu kecurigaan publik terkait potensi kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019," kata Taufik saat membuka Diskusi Publik Selasa-an Topic of the Week bertema "Pilpres 2019 Jujur dan Adil, Ilusi atau Harapan?" di Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut dia, tema itu muncul seiringan dengan isu aktual yang terjadi beberapa hari terakhir seperti 31 juta pemilih belum masuk DPT, jual-beli blanko dan tercecernya e-KTP.

"Soal 31 juta. Jangan-jangan di luar DP4. Sumber DPT itu 'kan DP4. Belum lagi ada ceceran KTP di mana-mana. Ini menimbulkan kecurigaan. Satu tahun ada tiga peristiwa menarik. Jatuh dari truk di Bogor, dijual 'online', ada penggandaan (dipalsukan) di Pasar Pramuka," kata Taufik.

Blangko e-KTP
Ilustrasi blangko e-KTP (ANTARA FOTO/Bebeng)

Ketua DPD Gerindra DKI itu berharap tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak ini.

"Enggak boleh ada sedikit pun kecurangan. Saya kira jangan (ada kecurangan), kita mesti jaga ini," tuturnya.

Wakil Direktur Data dan Info Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nur Iman Santoso mengharapkan agar persoalan jual-beli blanko KTP elektronik dan tercecernya KTP elektronik kadaluwarsa di Duren Sawit dapat diselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum.

Menurut dia, tantangan pada pemilu kali ini yang paling mendasar adalah persoalan daftar pemilih tetap (DPT) serta pengawalan secara cermat selama rekapitulasi hasil suara di masing-masing tingkatan.

"Kadang-kadang kita berpikir pemilu jujur dan adil itu saat di TPS. Tapi ternyata di TPS ada PPS, PPK, itu semua harus dipantau. Pemilu jurdil enggak akan ada apa-apanya kalau penghitungan tidak baik," kata Iman.

Menurut Nur Iman Santoso sebagaimana dilansir Antara, KPU harus jeli dengan kemungkinan masalah yang terjadi di TPS, namun pada saat ini KPU lebih dulu fokus terhadap masalah DPT. Iman pun mendesak KPU untuk segera menetapkan DPT final untuk Pileg dan Pilpres 2019.

"DPT terakhir masih terdapat hal yang perlu kita antisipasi. Kami berharap cukuplah Desember ini (KPU tetapkan) DPT terakhir," ujarnya.

Politisi PKS itu meminta kepolisian untuk proaktif mengawal Pemilu 2019 khususnya di setiap TPS dan memastikan bahwa kotak suara yang ada di setiap TPS tidak berpindah tempat dan disalahgunakan.

"Saya minta kepolisian untuk menjaga benar tempat kotak suara. Jangan sampai berpindah. Jangan sampai dimasuki orang-orang tidak bertanggung jawab. Apalagi kotak suara pakai kardus," tuturnya.

Selain Iman, pembicara lainnya dalam diskusi itu, yakni Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, peneliti LIPI Siti Zuhro, Sekjen KIPP Kaka Suminta dan Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Nurpati.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ronaldo Sindir Madrid, Solari: Pemain Besar Seharusnya Lebih Rendah Hati

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Pemilu 2019 #E-KTP #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Viral Warga Israel Diduga Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Disdukcapil Cianjur
Penelusuran melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak menemukan adanya data kependudukan dengan nama tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
Viral Warga Israel Diduga Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Disdukcapil Cianjur
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Indonesia
Singapura Minta Affidavit untuk Penuntutan Paulus Tannos, KPK Klaim Sudah Kirim Dokumen
Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, permintaan tersebut bertujuan untuk melengkapi proses penuntutan terhadap Tannos yang akan diadili oleh pihak Singapura lebih dahulu.
Frengky Aruan - Senin, 21 April 2025
Singapura Minta Affidavit untuk Penuntutan Paulus Tannos, KPK Klaim Sudah Kirim Dokumen
Indonesia
KPK Tangkap Buronan Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos di Singapura
KPK tangkap buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura.
Soffi Amira - Jumat, 24 Januari 2025
KPK Tangkap Buronan Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos di Singapura
Indonesia
Usulan SIM Seumur Hidup Layaknya KTP Dianggap Keliru
KTP adalah kewajiban negara kepada setiap warga negara sebagai identitas penduduk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Desember 2024
Usulan SIM Seumur Hidup Layaknya KTP Dianggap Keliru
Indonesia
Jelang Pencoblosan, Dukcapil Perpanjang Waktu Perekaman KTP Pemula
Layanan kependudukan pada 26 November 2024 akan berlangsung sampai dengan pukul 22.00 WIB.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 25 November 2024
Jelang Pencoblosan, Dukcapil Perpanjang Waktu Perekaman KTP Pemula
Indonesia
Blangko Tak Lagi langka, Cetak KTP Kini Hanya 10-15 Menit
Adapun terkait SOP pencetakan KTP maksimal 15 menit yang diterapkan Disdukcapil ini mendapat apresiasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 November 2024
Blangko Tak Lagi langka, Cetak KTP Kini Hanya 10-15 Menit
Indonesia
Wamendagri Inspeksi Pelayanan KTP, Dispendukcapil Solo Kebut Rekam Data 1.100 Warga
Pemerintah sudah mengirimkan surat pada 1.100 orang tersebut untuk datang di lima kantor kecamatan pada Senin-Kamis pekan depan pukul 08.00 WIB
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
Wamendagri Inspeksi Pelayanan KTP, Dispendukcapil Solo Kebut Rekam Data 1.100 Warga
Indonesia
Legislator Minta Masyarakat Tak Sembarangan Posting KTP Hingga KK di Medsos
Penerbitan NIK baru bagi Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki NIK sebelumnya justru bisa menyulitkan penduduk itu sendiri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 September 2024
Legislator Minta Masyarakat Tak Sembarangan Posting KTP Hingga KK di Medsos
Indonesia
Pengamat Sebut Pencatutan NIK Buktikan Lemahnya Pengawasan Verifikasi Data Pendukung Calon Independen
Kegagalan untuk melakukannya tidak hanya merugikan individu yang dicatut
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Agustus 2024
Pengamat Sebut Pencatutan NIK Buktikan Lemahnya Pengawasan Verifikasi Data Pendukung Calon Independen
Bagikan