MERAHPUTIH.COM - KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang meninggalkan sejumlah catatan penting sebelum memutuskan mundur dari jabatannya untuk menjalani pengobatan penyakit jantung.
Salah satu temuan terbesar yakni adanya 414 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang belum beroperasi meski telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda.
Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan mengatakan temuan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Nanik selama sekitar satu setengah bulan memimpin BGN.
Menurut Dirgayuza, hasil pemeriksaan terhadap ratusan SPPG tersebut berujung pada pengembalian ratusan miliar rupiah ke kas negara.
Baca juga:
Nanik S Deyang sudah Nyatakan Mundur, Tetap Diminta Presiden Prabowo Awasi BGN
“Sebanyak 414 SPPG ditemukan belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda. Ratusan miliar rupiah dikembalikan ke kas negara,” ujar Dirgayuza dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7).
Selain mengungkap temuan tersebut, Nanik juga memimpin evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG yang telah beroperasi.
“Dari hasil evaluasi itu, sekitar 3.000 dapur diberikan klasifikasi A, B, dan C berdasarkan standar kualitas serta keamanan pangan,” jelas Dirgayuza.
BGN juga menghentikan sementara ekspansi dapur baru di wilayah yang sudah padat, kecuali di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebagai bagian dari penataan pelaksanaan program MBG.
Tak hanya itu, Nanik juga membentuk 11 tim reformasi dan merombak lima pejabat eselon I dengan menghadirkan tenaga profesional dari Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kejaksaan.
Dirgayuza menyebut berbagai langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola program MBG sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya balita, ibu hamil, ibu menyusui, siswa SD dan SMP, serta warga di wilayah 3T.
Meski Nanik mengundurkan diri karena alasan kesehatan, Presiden Prabowo Subianto disebut tetap meminta Nanik untuk mengawal pelaksanaan program BGN dari luar pemerintahan selama menjalani masa pemulihan.(knu)
Baca juga:

