Tekan Angka Pengangguran, Pemerintah Dorong Usaha Rakyat Kelola SDA Dioptimalkan

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 26 Desember 2021
Tekan Angka Pengangguran, Pemerintah Dorong Usaha Rakyat Kelola SDA Dioptimalkan

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti mendorong pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dengan baik. Dia optimistis SDA yang dikelola akan mampu menekan angka pengangguran yang belakangan melonjak cukup tinggi.

"Kita memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan agar perekonomian dasar masyarakat dapat terus bergerak. Dengan konsep usaha rakyat bersama melalui koperasi," kata La Nyalla dalam keterangannya, Minggu (26/12).

Baca Juga

Bela Anies, Pimpinan DPD Sebut UMP DKI Adil dan Proporsional

Berdasarkan data BPS, Indonesia terdapat sekitar 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19.

Jika hal ini tidak diselesaikan, akan menjadi permasalahan sosial yang semakin tinggi. Senator asal Jawa Timur itu menilai, peluang-peluang usaha yang paling konkret adalah usaha ultra mikro dengan jumlah modal awal yang sangat kecil kisaran Rp 5 juta-Rp 10 juta.

"Namun hal ini pun tentunya tidak mudah. Selain effort pekerja yang melekat kuat pada kelompok yang terdampak, kebiasaan bekerja lalu berubah menjadi pelaku usaha tidak akan serta merta dapat dialihkan," papar dia.

Baca Juga

KPK dan DPD Sepakat Dorong Pemberantasan Korupsi di Daerah

Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat menumbuhkan iklim usaha bersama yang dikelola rakyat terhadap SDA yang tersedia di masing-masing desa dan wilayah.

"Keseriusan inilah yang dapat menekan potensi permasalahan sosial yang bisa menjadi bom waktu," ujarnya.

Dikatakannya, gerakan secara radikal pemerintah daerah melalui infrastruktur yang dimiliki dapat dipastikan mengubah perekonomian.

"Tetapi diperlukan kreativitas untuk mengolah SDA yang dimiliki, karena setiap daerah memiliki potensi SDA yang berbeda," tuturnya.

Tetapi, La Nyalla menilai kesungguhan ini tentunya harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkop UKM, Kemenperin dan Kemen ESDM untuk mempercepat lahirnya usaha rakyat berbasis potensi SDA daerah. (Pon)

Baca Juga

Hal yang Disoroti dalam Rapat Pemindahan Ibu Kota Negara DPD-Kepala Bappenas

#La Nyalla Mattalitti #DPD RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
DPD RI mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin memberantas orang-orang di balik tambang ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
Indonesia
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Pemblokiran rekening seharusnya hanya dilakukan terhadap akun yang memiliki indikasi kuat terlibat aktivitas ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Berita Foto
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPD (dari kiri) Tamsil Linrung, GKR Hemas dan Yorrys Raweyai, memimpin Sidang Paripurna Ke-14, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 24 Juni 2025
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Berita Foto
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai (kanan) berfoto bersama Wakil I Presiden Majelis Tinggi/Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal (kiri) saat pertemuan di ruang Pimpinan DPD Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 20 Juni 2025
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Indonesia
Pelantikan Sekjen DPD Mohammad Iqbal Dinilai Rentan Konflik Kepentingan
Taat kepada Kapolri, sekaligus patuh kepada pimpinan DPD.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Mei 2025
Pelantikan Sekjen DPD Mohammad Iqbal Dinilai Rentan Konflik Kepentingan
Indonesia
Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU
Jabatan Sekjen DPD seharusnya diisi seorang profesional dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS)
Dwi Astarini - Selasa, 20 Mei 2025
Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU
Indonesia
Jadi Sekjen DPD, Berapa Harta Kekayaan Irjen Pol Mohammad Iqbal?
Iqbal terakhir menyampaikan LHKPN saat menjabat sebagai Kapolda Riau pada 31 Maret 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Mei 2025
Jadi Sekjen DPD, Berapa Harta Kekayaan Irjen Pol Mohammad Iqbal?
Indonesia
Pesan Ketua DPD ke Eks Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal Yang Jadi Sekjen DPD RI
Sultan menyampaikan bahwa jabatan Sekjen DPD adalah posisi strategis dan kunci dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas konstitusional lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Pesan Ketua DPD ke Eks Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal Yang Jadi Sekjen DPD RI
Berita Foto
Irjen Pol Mohammad Iqbal Resmi Dilantik Menjadi Sekjen DPD RI
Irjen Pol Mohammad Iqbal mengucap sumpah jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Didik Setiawan - Senin, 19 Mei 2025
Irjen Pol Mohammad Iqbal Resmi Dilantik Menjadi Sekjen DPD RI
Indonesia
Gelombang PHK di Sejumlah Media, DPD sebut Tanda Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa perlindungan dan insentif khusus guna menjaga keberlangsungan media
Angga Yudha Pratama - Senin, 05 Mei 2025
Gelombang PHK di Sejumlah Media, DPD sebut Tanda Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya
Bagikan