Tax Amnesty Berakhir, Sri Mulyani: Jumlah Peserta Masih Sedikit


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menganggap jumlah keikutsertaan wajib pajak pada Program Tax Amnesty yang telah berjalan selama sembilan bulan masih sedikit. Berdasarkan data, jumlah surat pernyataan harta Program Amnesti Pajak mencapai satu juta SPH dengan jumlah wajib pajak sebanyak 965.000.
"Orang pribadi non-UMKM atau bukan, saya anggap masih banyak yang tidak ikut amnesti pajak, dan saya yakin mereka belum 'comply' juga," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat (31/3) malam.
Namun, Sri Mulyani cukup bangga dengan jumlah keseluruhan harta dekalarasi dan repatriasi yang mencapai Rp4.866 triliun karena angka tersebut cukup baik apabila dibandingkan hasil program serupa di negara lain.
"Bayangkan sekitar Rp4.800 triliun itu angka yang mendekati 40 persen GDP," kata dia.
Melalui data-data yang disajikan selama pelaksanaan amnesti pajak, Sri Mulyani menilai tingkat kepatuhan masyarakat akan pajak masih bisa diperbaiki.
Selain itu, Menkeu juga mengapresiasi seluruh jajaran pegawai pajak yang bekerja selama pelaksanaan amnesti pajak.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Istana Tegaskan Sri Mulyani Bukan Mundur atau Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan

Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Juga Digeruduk Massa, Barang-Barang Dijarah

Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan

Akui Target Penerimaan Pajak RAPBN 2026 Rp 2.357 T Ambisius, Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru

Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru

Menkeu dan Menhan Kunjungi Wilayah Rawan KKB di Papua Pakai Rompi Anti Peluru, Cek Perlengkapan Tempur Pasukan

17,3 Juta Pekerja Gaji di Bawah 3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Rp 600 Ribu

Prabowo akan Salurkan Beras 20 Kg dan Uang Tunai Rp 400 Ribu untuk Keluarga Penerima Manfaat

Menkeu Lantik Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto untuk Posisi Dirjen Pajak

Antisipasi Transisi Energi, APBN Sudah Gelontorkan Rp 610 T untuk Dana Iklim
