Taufik Kurniawan Tersandung Korupsi, Bamsoet: Tidak Perlu Mundur dari Wakil Ketua DPR

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi DAK Kabupaten Kebumen oleh KPK. Dengan status tersebut, menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet, politisi PAN itu tidak perlu mundur dari posisi Wakil Ketua DPR.

"Saya harapkan beliau bisa tetap hadir dan aktif di DPR dan tidak perlu mundur sambil melaksanakan proses hukum yang berjalan," kata Bamsoet di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (31/10).

Ia menjelaskan bahwa Taufik tidak perlu mundur karena belum ada putusan tetap dari pengadilan. Hal ini ada aturannya.

Namun, Bamsoet mengakui bahwa nasib posisi Taufik Kurniawan di kursi pimpinan DPR tergantung pada PAN dan Fraksi PAN DPR RI.

"Pimpinan DPR sebagai kolega Taufik sangat kaget dan prihatin, serta mendoakannya bisa menjalankan proses hukum dengan sabar dan tabah. Kami hanya berharap seluruh pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah," ujarnya.

Pimpinan DPR akan melakukan koordinasi mengenai posisi Taufik yang sudah beberapa waktu tidak hadir di DPR agar tugas Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan tetap berjalan.

Menurut Bambang Soesatyo sebagaimana dilansir Antara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah berkomunikasi dengan Taufik untuk membesarkan hatinya dan tetap tabah menjalani proses hukum yang berjalan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan (TK) sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait dengan DAK untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik Kurniawan yang merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 diduga menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

"Atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Selasa (30/10)

Setelah pelantikan, Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad (MYF) diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI, salah satunya adalah Taufik Kurniawan selaku Wakil Ketua DPR RI yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran.

"TK diduga dianggap mewakili Dapil Jawa Tengah VII (Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga) dari Fraksi PAN. Saat itu terdapat rencana alokasi DAK senilai sekitar Rp100 miliar," ucap Basaria.

Diduga, kata Basaria, "fee" untuk pengurusan anggaran DAK ini adalah 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Berkunjung ke Ponpes Tamirul Islam Solo, Prabowo Dihadiahi Alquran Dua Meter