Taufik Bantah Amien Rais Campuri Pansus KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 08 Juni 2017
Taufik Bantah Amien Rais Campuri Pansus KPK

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kanan) sebelum rapat pemilihan Ketua Pansus Angket KPK. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan membatah kehadirannya bersama Hanafi Rais dalam rapat perdana Pansus Hak Angket KPK karena didesak oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, karena kehadirannya mewakili Fraksi PAN DPR RI.

"Saya dan mas Hanafi hadir di Pansus KPK mewakili Fraksi PAN karena mendadak, dalam arti banyak kegiatan agenda teman-teman bersamaan dengan rapat Pansus KPK," kata Taufik di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (8/6).

Menurut dia, Amien memberikan semangat moral kepada anggota F-PAN dan sejauh baik, maka akan didukung mantan Ketua MPR tersebut.

Taufik meminta untuk menunggu keputusan Fraksi PAN mengenai tiga nama yang akan dikirimkan ke Pansus Angket KPK.

Menurut dia, Hanafi Rais saat ini sedang melaksanakan umrah di Mekah, Arab Saudi, sehingga posisi Hanafi pada rapat perdana Pansus KPK hanya mewakili PAN.

"Karena mas Hanafi sedang umrah baru saja berangkat, kita minta fraksi untuk melengkapi kaitan dengan tiga nama Anggota Pansus dari PAN yang ini sesuai dengan mekanisme di fraksi," ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan, posisi Hanafi Rais mendukung sikap Fraksi PAN dan seluruh anggota fraksi mengikuti keputusan DPP PAN.

Menurut dia, seluruh anggota PAN mengikuti keputusan partai dan masukan tokoh-tokoh senior PAN seperti Amien Rais.

Sebelumnya dalam rapat Pansus Angket KPK perdana dengan agenda pemilihan Pimpinan Pansus pada Rabu (7/6), Fraksi PAN diwakili Taufik Kurniawan dan Hanafi Rais dalam daftar kehadiran.

Dalam rapat itu terpilih Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (F-Golkar) serta tiga Wakil Ketua Pansus yaitu Risa Mariska (F-PDI Perjuangan), Taufiqulhadi (F-Nasdem), dan Dossy Iskandar (F-Hanura).

Sumber: ANTARA

#Hak Angket #DPR RI #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Tersangka kasus dugaan gratifikasi, Ma'ruf Cahyono di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - 44 menit lalu
KPK Resmi Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 7 menit lalu
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
KPK ungkap amplop Bupati Kuansing berisi dolar Singapura, dana berasal dari petani koperasi untuk izin pelepasan hutan, Raja Juli Antoni kembalikan amplop ke KPK, penyidikan terus berlanjut.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Juli 2026
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
KPK telah melakukan kajian terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dari hasil monitoring, lembaga antirasuah itu menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola program
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
Indonesia
KPK Sita Land Cruiser LC 300 di Kasus OTT Bupati Kuansing
KPK juga melakukan penggeledahan di Kuansing dan Pekanbaru, pada Sabtu (4/7) hingga Senin (6/7).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
KPK Sita Land Cruiser LC 300 di Kasus OTT Bupati Kuansing
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
KPK Verifikasi Laporan Raja Juli soal Dugaan Amplop dari Suhardiman, Bisa Berujung Perkara Pidana
KPK memverifikasi laporan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan pemberian amplop oleh Suhardiman Amby. Hasil analisis akan menentukan jalur penanganan kasus.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
KPK Verifikasi Laporan Raja Juli soal Dugaan Amplop dari Suhardiman, Bisa Berujung Perkara Pidana
Bagikan