Tanggapan Polri Terkait Tabloid 'Indonesia Barokah'

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 29 Januari 2019
Tanggapan Polri Terkait Tabloid 'Indonesia Barokah'

Tabloid Indonesia Barokah. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Ketua Dewan Pers akan mengirimkan hasil rekomendasinya soal konten tabloid Indonesia Barokah (IB) ke Mabes Polri.

"Terkait tabloid IB, siang ini akan segera dikirim surat dari Dewan Pers ke Mabes Polri berupa hasil kajian komprehensif," kata Brigjen Dedi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa (29/1).

Rekomendasi Dewan Pers tersebut nantinya akan dipelajari oleh tim Bareskrim Polri.

Tim Bareskrim juga mengkaji laporan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Anggota Panwascam Jebres temukan tabloid Indonesia Barokah, Kamis (24/1). (MP/Ismail)
Anggota Panwascam Jebres temukan tabloid Indonesia Barokah, Kamis (24/1). (MP/Ismail)

"Nanti akan dikombinasi dengan surat rekomendasi dari Dewan Pers," katanya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri telah menyatakan bahwa konten tabloid tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilu. Meski demikian, Bawaslu terus melakukan penelusuran.

Bawaslu pun telah berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia dan sejumlah masjid agar tidak mengedarkan tabloid Indonesia Barokah.

Tabloid tersebut tercatat beredar di sejumlah pesantren dan masjid di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

#Media Massa
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Penertiban dilakukan untuk mencegah salah kaprah media-media itu dianggap perpanjangan tangan dari lembaga negara yang bersangkutan.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Indonesia
Kolaborasi Lintas Kementerian Upayakan Solusi Atasi PHK Jurnalis
Satgas PHK yang akan segera diluncurkan dapat menangani masalah ini sebagai prioritas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
Kolaborasi Lintas Kementerian Upayakan Solusi Atasi PHK Jurnalis
Indonesia
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Kini masyarakat melihat dunia berdasarkan apa yang ditampilkan gawai masing-masing
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Indonesia
Gelombang PHK di Sejumlah Media, DPD sebut Tanda Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa perlindungan dan insentif khusus guna menjaga keberlangsungan media
Angga Yudha Pratama - Senin, 05 Mei 2025
Gelombang PHK di Sejumlah Media, DPD sebut Tanda Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya
Indonesia
Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang
Komisi III DPR membuka pintu masukan dari pemred media massa terkait larangan liputan sidang.
Soffi Amira - Senin, 24 Maret 2025
Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang
Indonesia
Dubes Belanda Dukung Media Independen, Kunci Kurangi Disinformasi dan Perkuat Demokrasi
Duta Besar Belanda, Marc Gerritsen, menekankan pentingnya media independen dan debat publik untuk mengurangi disinformasi.
Hendaru Tri Hanggoro - Rabu, 26 Februari 2025
Dubes Belanda Dukung Media Independen, Kunci Kurangi Disinformasi dan Perkuat Demokrasi
Video
6 Jam Prabowo Kumpulkan Para Pimred di Hambalang, Bahas Apa?
“Kami berdiskusi dan tukar pandangan mengenai berbagai isu serta kebijakan strategis,"
Rezita Kesuma - Senin, 24 Februari 2025
6 Jam Prabowo Kumpulkan Para Pimred di Hambalang, Bahas Apa?
Indonesia
6 Jam Prabowo Kumpulkan Para Pimred di Hambalang Bahas Ini
Selama enam jam, Prabowo dan para pemimpin media bertukar pikiran mengenai berbagai isu terkini yang tengah berkembang.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Februari 2025
6 Jam Prabowo Kumpulkan Para Pimred di Hambalang Bahas Ini
Indonesia
Ada Ancaman PHK Massal di Media Konvensional, DPR Minta Komdigi Segera Bertindak
Ancaman PHK massal di media konvensional kini lebih besar dibanding media digital. DPR pun meminta Komdigi untuk ambil tindakan.
Soffi Amira - Kamis, 07 November 2024
Ada Ancaman PHK Massal di Media Konvensional, DPR Minta Komdigi Segera Bertindak
Indonesia
Pramono Anung Anti Kasih Informasi Off The Record ke Media
"Saya adalah orang yang sama sekali selama menjabat itu tidak pernah mau bicara ke luar, apalagi dengan wartawan, yang sifatnya off the record. Saya sama sekali tidak mau," kata Pramono
Wisnu Cipto - Jumat, 20 September 2024
Pramono Anung Anti Kasih Informasi Off The Record ke Media
Bagikan