Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, tengah mengumpulkan saran dari pelaku industri media untuk mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa jurnalis.
"Kami terus berdiskusi dengan rekan-rekan pers dan industri media untuk memahami masukan mereka terkait peran regulator dalam memfasilitasi solusi," ungkap Meutya, Jumat (16/5).
Baca juga:
Keselamatan Jurnalis Terancam Berbagai Bentuk Kekerasan, LPSK Siapkan Perlindungan
Meutya mengakui bahwa disrupsi teknologi telah menciptakan tantangan signifikan bagi industri media. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah diperlukan untuk memastikan keberlanjutan sektor ini.
Ia berencana untuk segera membahas isu PHK jurnalis dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. "Saya akan bertemu dengan Menaker pekan depan, semoga bisa terealisasi," katanya.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk melindungi pekerja media. Ia mengakui bahwa jurnalis termasuk kelompok pekerja yang rentan terhadap PHK.
"Kami prihatin dengan kondisi ini, dan berharap Satgas PHK yang akan segera diluncurkan dapat menangani masalah ini sebagai prioritas," kata Yassierli.
Baca juga:
Dewan Pers Perkuat Komitmen Perlindungan Terhadap Jurnalis Dengan LPSK
Yassierli menekankan perlunya kolaborasi antar kementerian untuk mengatasi masalah ini. Ia menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital juga perlu terlibat dalam upaya perlindungan pekerja media.
"Ini membutuhkan kerjasama lintas kementerian, termasuk Kemkominfo dan lainnya. Kami akan membahasnya bersama," tambahnya.
