Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kondisi industri media di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Indikasinya adalah terjadinya sejumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan media massa.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad berpendapat bahwa hilangnya pekerjaan dan ruang bagi pekerja media merupakan sinyal bahaya bagi demokrasi di Indonesia.
“Ruang publik kehilangan suara yang independen, maka yang terancam bukan hanya kehidupan mereka, tapi juga hak masyarakat atas informasi yang objektif dan berkualitas,” ujar Hilmy, Senin (5/5).
Baca juga:
Menaker Minta Satgas PHK Dapat Melindungi Para Pekerja Media, Disebut Paling Rentan
Anggota Komite II DPD RI tersebut menekankan bahwa kemunduran sektor media dapat melumpuhkan demokrasi. "Meskipun ekonomi kita belum sepenuhnya pulih, demokrasi jangan sampai menjadi korban. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa pemerintah harus mengambil sikap bertanggung jawab," tegas Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kesehatan dan keseimbangan ruang informasi publik.
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa perlindungan dan insentif khusus guna menjaga keberlangsungan media. Media membutuhkan perlindungan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga moral dan sosial.
Negara dan masyarakat harus hadir dalam situasi sulit ini dan merancang skema stimulus khusus, seperti pengurangan pajak, insentif iklan layanan masyarakat, atau program pendampingan digitalisasi bagi media kecil dan menengah agar mampu bersaing di era platform digital global.
Baca juga:
Komjak Nyatakan Produk Jurnalistik, Senegatif Apa pun tak Bisa Dijadikan Delik Hukum
Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini juga mendorong para pelaku media untuk tidak hanya mengandalkan iklan, melainkan mencari peluang usaha lain dan memperbanyak kolaborasi.
"Media perlu mulai membangun diversifikasi usaha, bekerja sama dengan berbagai komunitas, perguruan tinggi, pesantren, bahkan pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem konten yang edukatif dan produktif," pungkasnya.
