Tanggapan Herman Deru soal Angka Kemiskinan Sumsel Turun di Tengah Pandemi COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 17 Juli 2021
Tanggapan Herman Deru soal Angka Kemiskinan Sumsel Turun di Tengah Pandemi COVID-19

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Foto: Humas Pemprov Sumsel

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan merilis angka kemiskinan yang mengalami penurunan 0.14 persen di tengah pandemi COVID-19. Hal itu, berdasarkan perhitungan September 2020-Maret 2021.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Sumsel pada Maret 2021 sebanyak 1.113,76 ribu orang atau sebesar 12,84 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada bulan September 2020 sebesar 1.119,65 ribu orang atau 12,98 persen.

Baca Juga

Gubernur Herman Deru Keluhkan Minat Baca Masyarakat yang Terus Menurun

"Artinya meski kondisi serba sulit akibat pandemi, faktanya masyarakat secara simultan mampu bertahan menghadapi wabah dan aktivitas ekonomi tetap stabil," ucap Gubernur Sumsel, Herman Deru dalam keterangannya, Sabtu (17/7).

Gubernur Sumsel Herman Deru. (ANTARA/HO-Pemprov/21)
Gubernur Sumsel Herman Deru. (ANTARA/HO-Pemprov/21)

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan sejumlah faktor yang membuat angka kemiskinan di Sumsel turun di kala wabah COVID-19, di antaranya kebijakan dan terobosan serta inovasi yang ditelurkan oleh Pemprov Sumsel.

Sederet jurus Herman Deru dalam menstimulasi ekonomi di tengah wabah bisa dilihat misalnya, adanya sejumlah bantuan untuk masyarakat. Dari mulai yang sifatnya bantuan untuk pembangunan fisik hingga yang sifatnya non fisik.

Pada sektor bantuan pembangunan fisik, Herman Deru terus melakukan berbagai ikhtiar untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas ekonomi seperti pasar dan sebagainya.

"Pembangunan tersebut berdampak langsung pada kemudahan akses dan mobilitas ekonomi masyarakat," tambahnya.

Kemudian, di sektor bantuan pembangunan non fisik, Herman Deru juga tak henti-hentinya mengupayakan hadirnya bantuan untuk masyarakat seperti beasiswa untuk mahasiswa berupa UKT satu tahun untuk mahasiswa di Sumsel, lalu sekolah gratis untuk siswa, hingga bantuan berupa kuota untuk membantu meringankan beban wali siswa dalam KBM secara daring.

Stimulus ekonomi juga diberikan berupa pelatihan kepada pelaku UMKM hingga terus mendorong munculnya petani yang berjiwa enterpreneur. Tak tanggung-tanggung, Herman Deru mengangkat dan menerjunkan 1000 tenang penyuluh pertanian yang disebar di seluruh kawasan pertanian di Sumsel.

"Upaya ini untuk meningkatkan produksi hasil pertanian serta mendampingi petani agar mandiri secara ekonomi dengan menumbuhkan jiwa enterpreneur," sambung pria berusia 53 tahun ini

Pada sisi kesehatan, bekas Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini juga tak kehabisan akal untuk menjaga warganya tetap sehat ditengah wabah. Sejumlah program serta aturan diterapkan guna menekan penularan virus COVID-19.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Foto: Humas Pemprov Sumsel

Di antaranya, kebijakan PPKM Darurat, penerapan sistem Ganjil Genap untuk kendaraan roda empat khususnya di kota-kota besar hingga sidak ke sejumlah kawasan yang berpotensi menyebarkan virus. Upaya tersebut dilakukan guna menjaga kondisi kesehatan masyarakat agar angka penularan bisa dihentikan.

"Di sisi lain yang tak kalah penting adalah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sehingga tidak terjadi resesi serta angka kemiskinan bisa terus menurun seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Sah, Gubernur Herman Deru Teken UMP Sumsel Sebesar Rp2.840.453

#Badan Pusat Statistik (BPS) #Herman Deru #Angka Kemiskinan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Indonesia
BPS Sarankan Warga Ajukan Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas cek bansos yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengajukan keberatan terhadap data yang diterima.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
BPS Sarankan Warga Ajukan  Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Indonesia
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga, melainkan posisi relatif kesejahteraan berdasarkan DTSEN.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Bagikan