Tanggapan Bawaslu Terhadap Putusan PTUN yang Loloskan PKPI

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 14 April 2018
Tanggapan Bawaslu Terhadap Putusan PTUN yang Loloskan PKPI

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono (tengah). ANTARA FOTO/ Wibowo Armando

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, mengaku kecewa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilu 2019.

"Kami agak sedikit kecewa, bahwa putusan kami sudah menolak (PKPI). Tapi apapun putusan lembaga peradilan harus dihormati dan KPU juga sudah mengeksekusi putusan PTUN itu," katanya di sela-sela media gathering Bawaslu di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/4).

Abhan mengatakan, pihaknya meyakini keputusannya menyatakan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu sudah tepat.

Ketum PKPI, AM Hendropriyono. Foto: ANTARA

"Bawaslu dalam posisi apa yang sudah kami putuskan itu adalah yang paling benar baik dari sisi prosedur maupun substansi," kata Abhan.

Sebelumnya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) resmi menjadi partai politik peserta pemilu dengan nomor urut 20 yang ditetapkan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum RI.

"Menimbang, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), KPU menetapkan nomor 20 sebagai nomor urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Jakarta, Jumat (13/4).

Sementara, Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengatakan, partainya bersyukur akhirnya memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan PTUN untuk akhirnya ditetapkan sebagai partai peserta Pemilu 2019.

Hendropriyono menyampaikan terima kasih sekaligus menghargai ketulusan KPU menjalankan perintah PTUN.

PKPI. Foto: ANTARA

"Saya juga memohon maaf apabila dalam perjalanan ada hal-hal yang kurang berkenan," kata Hendropriyono.

Dia menekankan ke depan PKPI ingin kerja sama dengan KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu, dengan tidak saling mendzolimi dan saling mencari kesalahan.

"Kami percaya KPU pelayan masyarakat. Saya gembira dan terharu," kata Hendropriyono. (Fdi)

#PKPI #Bawaslu #PTUN Jakarta #Komisi Pemilihan Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Keterangan dari Bawaslu termasuk Panwascam dalam sengketa hasil berdampak besar terhadap pertimbangan hakim MK.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 Desember 2024
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Bawaslu: warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 08 Desember 2024
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Bagikan