Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tambah Kursi Pimpinan, Fadli Zon Sebut Kinerja MPR Akan Lebih Baik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 24 Mei 2017
Tambah Kursi Pimpinan, Fadli Zon Sebut Kinerja MPR Akan Lebih Baik

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. (ANTARA FOTO/R. Rekotomo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon tidak mempermasalahkan penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 11 orang. Ia menilai, penambahan tersebut akan menambah kinerja MPR lebih baik lagi ke depannya.

Menurut Fadli, fungsi MPR ini lebih kepada persoalan-persoalan kebangsaan, termasuk sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Oleh karena itu, lanjut dia, tidak ada masalah jika terjadi penambahan pimpinan.

"Justru itu akan membantu kinerja MPR ke depannya. Ini kan juga usulannya baru dibahas, belum disepakati," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Rabu (24/5).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan, karena berbagi banyak wilayah, nantinya akan semakin banyak daerah yang bisa disentuh oleh MPR.

"Tentu dalam konteks persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang besar," ucapnya.

Fadli menilai, apabila penambahan kursi pimpinan di DPR maupun di MPR direalisasikan, hal tersebut tidak akan mengggangu kinerja dua lembaga legislatif tersebut.

"DPR ini, 'kan sifatnya daily politic, artinya tiap hari ada agenda yang harus diselesaikan oleh DPR. Jadi, memang tidak apa-apa kalau ada usuluan penambahan pimpinan juga di DPR," tukasnya.

Menurut Fadli, penambahan kursi pimpinan MPR tidak akan menghabiskan banyak anggaran. Pasalnya, menurut dia, anggaran negara banyak tersedot pada pembangunan infrastruktur.

"Kalau urusan ini, sama sekali tidak habisin banyak anggaran. Anggaran itu banyak habis di infrastruktur," tandasnya. (Pon)

Baca berita terkait Fadli Zon lainnya di: Ahok Cabut Banding, Ini Tanggapan Fadli Zon

#Fadli Zon #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Bagikan