Tak Tahu Anggaran Pakaian Dinas Rp 1,7 M, DPRD DKI: Tiba-tiba Didatangi Tukang Ukur

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 30 Maret 2022
Tak Tahu Anggaran Pakaian Dinas Rp 1,7 M, DPRD DKI: Tiba-tiba Didatangi Tukang Ukur

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengadaan anggaran pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 1.746.645.560 atau Rp 1,7 miliar kini ramai diperbincangkan di masyarakat.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengaku, dirinya mempersilakan wartawan untuk menanyakan hal itu kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Firmansyah. Pasalnya, kata dia, APBD DKI tahun anggaran 2022 sudah disahkan.

"Soal baju dewan harusnya nanyanya ke Sekwan sebagai tupoksi KPA-nya (kuasa pengguna anggaran) dan eksekutornya," ucapnya.

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI Minta Operasi Pasar Tetap Diadakan, meski Terganjal Aturan Kemendag

Dihubungi terpisah, anggota DPRD DKI Gembong Warsono mengaku belum mengetahui adanya pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI hingga sebesar Rp 1,7 miliar.

Menurutnya, wajar atau tidak wajarnya anggaran senilai Rp 1,7 miliar, tergantung alokasi anggaran.

"Kami enggak tahu Rp 1,7 miliar apa saja. Wajar tidak wajar tergantung alokasi untuk apa saja. Kalau 1 orang dapat 50 baju terlalu murah anggaran Rp 1,7 miliar," ujar Gembong.

Karenanya, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD ini, perlu ditanyakan soal alokasi anggaran pakaian dinas pada Sekwan DPRD.

"Makanya kami belum tahu dan mesti tanya Sekwan alokasi anggaran itu untuk apa saja, sehingga kami bisa merasionalisasi dari alokasi anggaran itu," ucap dia.

Ia pun menceritakan bahwa anggota DPRD tak pernah meminta terkait pakaian dinas, namun tiba-tiba didatangi tukang ukur baju.

"Sekali lagi kami itu kan hanya menerima, kami enggak ngerti, tiba tiba kan didatangi tukang ukur gitu, berapa minggu kemudian kita dianterin barangnya. Ini Setwan yang tahu ini, kerjanya Setwan ini," katanya.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Minta KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Formula E

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1.746.645.560 atau atau Rp 1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta.

Hal tersebut terlihat dalam penganggaran alokasi pengadaan paket untuk baju dinas dan atribut DPRD yang diunggah melalui situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) yaitu sirup.lkpp.go.id dan dokumen APBD DKI Jakarta 2022.

Dari situs Sirup LKPP disebutkan bahwa pemilihan penyedia pakaian dinas dan atribut DPRD DKI dengan proses tender akan digelar Mei 2022.

Kode RUP pengadaan tersebut yakni 33763197 dengan nama KL/PD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Satuan Kerja Sekretariat DPRD. Pengadaan baju dinas dan atribut DPRD bersumber dari APBD DKI 2022.

Rincian dari anggaran pengadaan baju dinas, sebagai berikut:

Pakaian sipil harian (PSH) yaitu sebanyak 212 stel dengan total anggaran Rp 582.673.520. Lalu, untuk pakaian dinas harian anggota DPRD sebanyak 106 stel yakni total anggaran Rp 316.099.320.

Kemudian untuk pakaian sipil resmi sebanyak 106 stel dengan anggaran Rp 423.327.960. Juga pakaian daerah sebanyak 106 stel dengan total Rp 423.327.960.

Sedangkan untuk jasa analisis laboratorium sebanyak tiga sampel dengan total anggaran Rp 1.306.800. Sehingga total anggaran seluruh pakaian dinas dan jasa analisis laboratorium berjumlah Rp 1.746.645.560. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra DKI Respons Kabar Pencopotan M Taufik dari Pimpinan DPRD

#DPRD DKI Jakarta #Gembong Warsono #Mujiono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan