Tak Mau Kecolongan, Polri Terjunkan 1,4 Juta Aparat Saat Pemungutan Suara Pilkada

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 26 November 2024
Tak Mau Kecolongan, Polri Terjunkan 1,4 Juta Aparat Saat Pemungutan Suara Pilkada

Apel Polisi. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Personel gabungan disiagakan untuk pengamanan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11) esok. Mereka terdiri dari TNI, Polri, dan unsur Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

"Total personel gabungan pengamanan Pilkada sebanyak 1.433.441 personel," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/11).

Sandi mengatakan personel ini yang bertugas mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Adapun total ada sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menggelar Pilkada serentak.

"Baik yang ada di pusat maupun di daerah. Baik pasukan ataupun personel yang ada di daerah yang itu back up kemana saja dan apa saja yang dikerjakan sudah disiapkan," tuturnya.

Baca juga:

Besok, Bang Doel Coblos Pilkada Jakarta di TPS 039 Lebak Bulus

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan sejumlah poin penting mengenai kesiapan teknis, keamanan, serta antisipasi terhadap potensi kerawanan di lapangan.

Kapolri Sigit menyampaikan seluruh distribusi logistik Pilkada sudah dipastikan aman, termasuk di wilayah-wilayah terluar, terpencil, dan terdampak bencana.

Dia juga menyoroti beberapa wilayah yang memiliki potensi kerawanan tinggi seperti Papua dan daerah-daerah dengan kandidat tunggal atau pasangan calon yang berjumlah dua.

Sigit menambahkan bahwa Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengoptimalkan pengamanan, terutama dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti konflik sosial dan bencana alam "Semua pihak harus memastikan Pilkada berjalan damai dan lancar," jelas Sigit. (Knu)

#Pilkada 2024 #Polri #Keamanan Nasional
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Indonesia
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Pihaknya tidak menarik biaya sepeser pun untuk proses tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Enam saksi telah diperiksa, yaitu empat karyawan dan dua orang lainnya yang merupakan bagian sumber daya manusia (HRD) di tempat usaha tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Bagikan