Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya tak dapat mengabulkan permintaan Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk menjadikan seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Sebab, anggaran yang dimiliki Dinas Pendidikan DKI tak mencukupi untuk mengangkat sekitar 4.127 guru honorer menjadi KKI.
"Kan kondisi anggaran kita kan terbatas kita hanya punya dana (mengangkat) 1.700 (guru honorer)," ujar Budi di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/7).
Baca juga:
Kadisdik DKI Bakal Bina Kepala Sekolah yang Rekrut Guru Honorer
Kendati begitu, bisa saja semua guru honorer terakomodir, hanya saja harus membahaanya dengan DPRD DKI perihal anggaran untuk KKI itu.
"Kalau misalkan mau seperti itu kan perlu rapat besar lagi untuk anggaran itu," terangnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan rekomendasi kepada 4.000 guru honorer yang terdampak cleansing alias pemutusan kontrak agar dapat terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Pasalnya, mereka diputus kerja karena tak terdata dalam Dapodik atau belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dari Dinas Pendidikan (Disdik).
"Maka 4.000 ini akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan Dapodik. Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan 4.000 guru ini yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak-anak didik kita yang kita cintai untuk mendapatkan rekomendasi data Dapodik," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Baca juga:
Komisi E DPRD DKI Minta Seluruh Guru Honorer Diangkat Jadi KKI
Setelah itu, Pemprov DKI akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendaftar sebagai pegawai KKI. Adapun Pemprov bakal membuka KKI pada Agustus mendatang dengan kuota 1.700 guru honorer.
Menanggapi itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Disdik mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru KKI.
"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat Rp 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7)
Jhonny menilai, Jakarta mempunyai APBD yang besar sehingga cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi KKI. (Asp)
