Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tetap akan berada di luar pemerintahan jika Presiden Jokowi tidak menawarkan masuk ke dalam koalisi.
"Ketika undangan belum datang, kami tidak akan menawarkan," ujar politikus PAN, Bima Arya Sugiarto di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (16/2).
Baca Juga:
Bentrok Pecah! Kursi Hingga Botol Air Mineral 'Melayang' di Kongres PAN
Akan tetapi, ketika ada tawaran dari Jokowi, PAN akan lakukan diskusi secara internal dan terbuka. Meski begitu PAN tidak akan meminta-minta posisi di kabinet. Pasalnya, jika masuk dalam struktur kabinet, berarti harus ada reshuffle kabinet.
"Belum tentu juga Pak Jokowi akan mengadakan reshuffle dalam waktu dekat. Bagi kami itu bukan suatu yang kami tunggu atau sesuatu yang kami tuntut," jelas dia.
Dalam konteks bekerja untuk rakyat pun, kata Wali Kota Bogor itu, tidak harus pula masuk ke gerbong koalisi pemerintahan sebab banyak kader yang menjabat di eksekutif.
"'Kan begini, kami punya kader di eksekutif di daerah, ketua DPRD ada, DPRD Sultra itu kader PAN, wali kota banyak, bupati banyak juga. Bisa juga akselerasi di situ. Tidak harus (di dalam kabinet)," beber Bima.
Baca Juga:
Dua Kali Mangkir, KPK Panggil Lagi Zulhas di 'Jumat Keramat'
Menurut dia, semangat yang digelorakan PAN adalah bagaimana bisa melakukan akselerasi dengan program-program yang berpihak kepada rakyat.
"Saya harus akui semangatnya sekarang bagaimana PAN ini bisa melakukan akselerasi dengn program-program yang berpihak kepada rakyat. Kalaupun itu jadi bagian pemerintah, tentu kami akan lakukan itu," kata Bima yang memiliki hobi lari ini. (Knu)
