Tahun Lalu Indonesia Defisit Rp226,69 Triliun

Fredy WansyahFredy Wansyah - Kamis, 04 Juni 2015
Tahun Lalu Indonesia Defisit Rp226,69 Triliun

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kanan) berjalan bersama Ketua BPK Harry Azhar Azis (kiri) di Gedung BI Jakarta, Kamis (7/5). (Foto: Antara/Andika Wahyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, defisit anggaran 2014 sebesar Rp226,69 triliun atau naik sebesar Rp7,09 triliun dibandingkan 2013 sebesar Rp211,67 triliun. Defisit disebabkan pendapatan lebih kecil dibandingkan belanja negara.

"Defisit anggaran negara yang meningkat itu diimbangi dengan kenaikan pembiayaan pada 2014 sebesar Rp248,89 triliun atau mengalami kenaikan 4,84 persen dibandingkan 2013 sebesar Rp237,39 triliun," kata dia, di DPR, Jakarta, Kamis (4/6).

Selain itu, berdasarkan neraca pemerintah per 31 Desember 2014, total aset yang dimiliki negara sebesar Rp3.910,92 triliun. Angka ini naik sebesar Rp343,34 triliun dibandingkan total aset 2013 sebesar Rp3.567,58 triliun. Kenaikan aset disumbang dari, salah satunya, investasi jangka panjang sebesar Rp126,75 triliun.

"Kenaikan investasi jangka panjang berasal dari kenaikan investasi permanen penyertaan modal negara," kata dia.

Ditambahkan bekas politikus Golkar itu, dalam pemeriksaan laporan realisasi Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2014, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp1.550,49 triliun atau naik sebesar 7,75 persen dibanding 2013 sebesar Rp1.438,89 triliun.

"Pendapatan negara tahun 2014 mencapai 94,81 persen dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp1.635,37 triliun. Dari pendapatan negara itu, realisasi penerimaan perpajakan 2014 sebesar Rp1.146,86 triliun atau hanya 92,04 persen dari anggaran Rp1.246,10 triliun," kata Harry

Kemudian lanjut dia, belanja negara 2014 meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah seluruhnya berjumlah Rp1.777,18 triliun atau 94,69 persen dari anggaran sebesar Rp1.876,87 triliun.

"Belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar Rp126,62 triliun atau 7,67 persen jika dibandingkan 2013 sebesar Rp1.650,56 triliun," tandasnya. (mad)

Baca Juga:

BPK: Putusan Sidang Audit KPU Akan Diserahkan ke DPR Besok

Defisit Migas, Ekspor Lebih Dominan

Agar Tak Mengimpor, Pengamat Saran Tambahkan Anggaran Bulog

#BPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
MAKI mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. KPK digugat terkait SP3 kasus tambang nikel Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
Indonesia
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
KPK memeriksa tiga saksi dan menggandeng BPK untuk hitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyewaan mesin EDC senilai Rp 1,2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Berita Foto
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Kepala BPK Isma Yatun memyerahkan IHPS I BPK RI 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Berita Foto
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) bersama Ketua BPK RI Isma Yatun beserta jajarannya di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Berita Foto
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (ketiga kanan) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Mei 2025
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Indonesia
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Qosasi bebas sejak 10 April 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Indonesia
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Pemprov DKI telah menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan telah melalui tahapan review oleh Inspektorat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Berita Foto
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi (dua kanan) didampingi Pengurus Dekopin berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono (dua kiri) usai pertemuan di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 Februari 2025
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Indonesia
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Anggota Komisi VI DPR RI mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut temuan BPK ini.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Januari 2025
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Bagikan