Tahun Lalu Indonesia Defisit Rp226,69 Triliun

Fredy WansyahFredy Wansyah - Kamis, 04 Juni 2015
Tahun Lalu Indonesia Defisit Rp226,69 Triliun

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kanan) berjalan bersama Ketua BPK Harry Azhar Azis (kiri) di Gedung BI Jakarta, Kamis (7/5). (Foto: Antara/Andika Wahyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, defisit anggaran 2014 sebesar Rp226,69 triliun atau naik sebesar Rp7,09 triliun dibandingkan 2013 sebesar Rp211,67 triliun. Defisit disebabkan pendapatan lebih kecil dibandingkan belanja negara.

"Defisit anggaran negara yang meningkat itu diimbangi dengan kenaikan pembiayaan pada 2014 sebesar Rp248,89 triliun atau mengalami kenaikan 4,84 persen dibandingkan 2013 sebesar Rp237,39 triliun," kata dia, di DPR, Jakarta, Kamis (4/6).

Selain itu, berdasarkan neraca pemerintah per 31 Desember 2014, total aset yang dimiliki negara sebesar Rp3.910,92 triliun. Angka ini naik sebesar Rp343,34 triliun dibandingkan total aset 2013 sebesar Rp3.567,58 triliun. Kenaikan aset disumbang dari, salah satunya, investasi jangka panjang sebesar Rp126,75 triliun.

"Kenaikan investasi jangka panjang berasal dari kenaikan investasi permanen penyertaan modal negara," kata dia.

Ditambahkan bekas politikus Golkar itu, dalam pemeriksaan laporan realisasi Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2014, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp1.550,49 triliun atau naik sebesar 7,75 persen dibanding 2013 sebesar Rp1.438,89 triliun.

"Pendapatan negara tahun 2014 mencapai 94,81 persen dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp1.635,37 triliun. Dari pendapatan negara itu, realisasi penerimaan perpajakan 2014 sebesar Rp1.146,86 triliun atau hanya 92,04 persen dari anggaran Rp1.246,10 triliun," kata Harry

Kemudian lanjut dia, belanja negara 2014 meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah seluruhnya berjumlah Rp1.777,18 triliun atau 94,69 persen dari anggaran sebesar Rp1.876,87 triliun.

"Belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar Rp126,62 triliun atau 7,67 persen jika dibandingkan 2013 sebesar Rp1.650,56 triliun," tandasnya. (mad)

Baca Juga:

BPK: Putusan Sidang Audit KPU Akan Diserahkan ke DPR Besok

Defisit Migas, Ekspor Lebih Dominan

Agar Tak Mengimpor, Pengamat Saran Tambahkan Anggaran Bulog

#BPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
KPK mengungkap dugaan suap Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
Indonesia
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Haerul Saleh disebut berada di lantai empat rumah saat kebakaran terjadi.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Indonesia
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
BPK meminta masyarakat dapat memberikan privasi bagi keluarga besar almarhum pada masa berkabung ini.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
Indonesia
3 Orang ART Selamat Saat Rumah Anggota BPK Terbakar
Korban sudah diatasi oleh petugas dan dibawa menggunakan ambulance ke RSUD Pasar Minggu untuk penanganan lebih lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
3 Orang ART Selamat Saat Rumah Anggota BPK Terbakar
Indonesia
Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Tewas Akibat Kebakaran di Rumahnya, Sosok Sederhana dan Berintegritas
Haerul dikenal sebagai sosok yang menjunjung profesionalisme dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Tewas Akibat Kebakaran di Rumahnya, Sosok Sederhana dan Berintegritas
Berita Foto
BPK Serahkan Laporan IHPS Semester II 2025 dalam Rapat Paripurna DPR
Ketua DPR Puan Maharani menerima laporan IHPS dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 April 2026
BPK Serahkan Laporan IHPS Semester II 2025 dalam Rapat Paripurna DPR
Indonesia
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Ketiadaan regulasi komprehensif dalam Peraturan Presiden terkait peran BPKP memicu potensi bias kewenangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Indonesia
Rawan Penyimpangan Dana Hibah Keraton 2018-2025, Tedjowulan Kirim Surat Audit BPK
Permohonan audit keuangan terkait dana hibah era kepemimpinan Paku Buwono XIII periode 2018-2025.
Frengky Aruan - Senin, 23 Februari 2026
Rawan Penyimpangan Dana Hibah Keraton 2018-2025, Tedjowulan Kirim Surat Audit BPK
Indonesia
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
KPK menggandeng KPK untuk menelusuri kasus korupsi kuota haji tambahan. Pemeriksaan ini melibatkan biro haji dan umrah.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
MAKI mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. KPK digugat terkait SP3 kasus tambang nikel Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
Bagikan