Susunan Lengkap AKD Komisi Hingga Badan DPRD DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 09 Oktober 2024
Susunan Lengkap AKD Komisi Hingga Badan DPRD DKI

Suasana rapat paripurna pengumuman pimpinan dan fraksi DPRD DKI periode 2024-2029. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta telah menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2024-2029 dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

AKD yang hari ini diumumkan komposisi komisi dan Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap, penetapan AKD membuat seluruh anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.

Baca juga:

Dilantik Jadi Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin Mewanti-wanti Soal Masalah Hukum

"Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan aspirasi aktif dalam proses pembangunan kota Jakarta," ujar Khoirudin.

Dalam rapat paripurna itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta Asril Pinayungan R membacakan komposisi AKD DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Koordinator Komisi A DPRD DKI Jakarta: Ima Mahdiah

Ketua Komisi : Inggard Joshua
Wakil Ketua : Alia Noorayu Laksono
Sekretaris: Mujiyono

Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta: Basri Baco

Ketua Komisi : Nova Harian Paloh
Wakil Ketua : Wahyu Dewanto
Sekretaris : Muhammad Lefy

Koordinator Komisi C DPRD DKI Jakarta: Khoirudin

Ketua Komisi : Dimaz Raditya Soesatyo
Wakil Ketua : Suhud Alynudin
Sekretaris : Sutikno

Baca juga:Komposisi Komisi DPRD DKI 2024-2029 Rampung, Hari ini Dibahas di Rapat Paripurnakan

Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta: Wibi Andrino

Ketua Komisi : Yuke Yurike
Wakil Ketua : Muhammad Idris
Sekretaris : Habib Muhamad bin Salim Alatas

Koodinator Komisi E DPRD DKI Jakarta: Rany Mauliani

Ketua Komisi : Muhammad Thamrin
Wakil Ketua : Agustina Hermanto alias Tina Toon
Sekretaris : Justin Adrian Untayana

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda)

Ketua : Abdul Aziz
Wakil Ketua : Jhonny Simanjuntak

Badan Kehormatan (BK)

Ketua : Yuda Permana
Wakil Ketua : Bambang Kusumanto


Badan Anggaran (Banggar)

Ketua merangkap Anggota: Khoirudin

Wakil Ketua merangkap Anggota:

- Ima Mahdiah

- Rany Mauliani

- Wibi Andrino

- Basri Baco

Badan Musyawarah (Bamus)

Ketua merangkap Anggota: Khoirudin

Wakil Ketua merangkap Anggota:

- Ima Mahdiah

- Rany Mauliani

- Wibi Andrino

- Basri Baco

#DPRD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Gerakan Rakyat menilai usulan Pilkada via DPRD sebagai langkah mundur reformasi dan permufakatan elit yang mengancam demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.
Frengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Terkait anggapan bahwa usulan tersebut tidak konstitusional, Eddy menegaskan telah tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Desember 2025
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan
Penolakan ini merespons wacana yang digulirkan oleh Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) baru-baru ini.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Desember 2025
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan
Bagikan