Surya Paloh Tegaskan Deklarasi Anies Capres Tak Terkait Isu KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 03 Oktober 2022
Surya Paloh Tegaskan Deklarasi Anies Capres Tak Terkait Isu KPK

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) pada saat memberikan keterangan kepada media di Universitas Brawijaya, di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (25/7). ANTARA/Vicki Febrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pengumuman itu disampaikan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

Paloh pun menegaskan deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024 tidak terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Baca Juga

Anies Siap Perbaiki Kondisi Bangsa

"Terkait KPK saya tidak tahu. Saya sungguh-sungguh nggak melihat hubungan NasDem, pencalonan Anies dan KPK. Semua berjalan masing-masing," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Belakangan ini, isu Anies Baswedan bakal dijerat sebagai tersangka korupsi Formula E mencuat. Elektabilitas Anies yang kerap merajai sejumlah survei capres 2024 disinyalir membuat sebagian pihak berupaya untuk menjegalnya.

Dalam laporan Koran Tempo, Ketua KPK Firli Bahuri disebut selalu mendesak satgas penyelidik agar meningkatkan kasus Formula E ke tahap penyidikan dan menetapkan Anies sebagai tersangka.

Baca Juga

Surya Paloh Ungkap Alasan Percepat Deklarasi Anies Capres

Surya Paloh tak mempermasalahkan munculnya isu liar tersebut. Dia kembali menegaskan tidak ada hubungannya deklarasi Anies sebagai capres dengan penyelidikan Formula E di KPK.

"Terjadi bermacam-macam persepsi ya kan, itulah hidup dan terimalah kehidupan itu seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya Surya Paloh mengungkapkan alasan menpercepat pengumuman capres dari partainya.
Sebelum dilakukan hari ini, pengumuman capres NasDem dijadwalkan pada 10 November 2022.

"Kenapa ada percepatan yang didengar 10 November kenapa (jadi) hari ini. Saya melihat ini hari baik. Sederhana," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Politikus asal Aceh itu kemudian berkelakar soal cahaya bulan dan bintang. Menurutnya, keputusan mempercepat pengumuman capres dari NasDem sudah dipikirkan dengan matang.

Surya Paloh menyatakan keputusan mempercepat pengumuman Anies capres berdasarkan musyawarah. Dia menyebut birokrasi di NasDem tidak rumit sehingga keputusan itu bisa diambil dalam tempo singkat. (Pon)

Baca Juga

Surya Paloh Bebaskan Anies Pilih Cawapres

#Partai Nasdem #Surya Paloh #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Diketahui, konteks asli video yakni momen Anies tumpengan dalam peresmian jembatan jembatan gantung di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan