Surya Paloh Sebut Politik Identitas Tidak Selalu Negatif

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 25 Juli 2022
Surya Paloh Sebut Politik Identitas Tidak Selalu Negatif

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) usai menerima gelar Doktor Honoris Causa (HC) bidang Sosiologi Politik dari Universitas Brawijaya, Senin (25/7/2022). (ANTARA/Vicki Febrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politik identitas disebut lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Sehingga, politik identitas tidak selamanya negatif.

"Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarah," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam Pidato Kebangsaan di acara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7).

Paloh kemudian mengutip tiga jenis politik identitas yang pernah dikemukakan oleh Profesor Yudi Latief dalam sebuah forum Nasional di Jakarta. Ketiganya adalah politik identitas good, bad, dan ugly.

Baca Juga:

Nasib Duet Anies-AHY Ada di Tangan Surya Paloh dan SBY

"Politik identitas by good (baik) ketika dia menjadi ciri bagi sebuah partai atau kelompok politik. Setiap kelompok memang harus melahirkan identitas dan cirinya masing-masing," ujarnya.

Menurutnya, kelompok politik yang baik adalah kelompok yang membangun identitas diri dan kemudian menjadi pembeda dengan yang lain.

"Namun itu tidak membuat dia eksklusif atau tidak mau mengenal yang lain," imbuhnya.

Dalam politik identitas yang baik ini, kata Paloh, penganutnya bersikap inklusif serta siap mengenal yang berbeda dengannya. Mereka menyadari bahwa manusia adalah agen multi-identitas baik identitas suku, agama, organisasi, politik, hingga identitas kebangsaan.

"Orang Arab tidak semuanya beragama Islam, sebagaimana juga orang India tidak semua beragama Hindu. Demikian juga partai politik dan kelompok-kelompok politik lainnya, semua anggotanya pasti memiliki identitas beragam dan tidak tunggal," jelas dia.

Baca Juga:

Surya Paloh Dorong AHY Maju di Pilpres 2024

Sementara politik identitas yang buruk (bad), kata Paloh, adalah kebalikan dari politik identitas yang baik. Penganutnya, kata dia, bersikap eksklusif, tidak mau mengenal yang lain, membatasi diri dengan siapa mereka akan berteman atau bekerja sama.

"Mungkin mereka tidak mengganggu, namun cara pandang dan berpikirnya menjadi sempit, melihat sesuatu dari sudut pandangnya yang kurang empati dan seterusnya," tuturnya.

Yang menjadi masalah, kata Paloh adalah politik identitas ugly yang bisa merusak. Politik identitas ini picik dan membodohi masyarakat kerena lahir dengan kesadaran bahwa kelompoknya yang paling benar dan unggul. Karena itu, identitas lain tidak hanya menjadi nomor 2, tetapi juga harus dikalahkan.

"Paham dan praktik politik semacam ini selain tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membuat kita lupa seolah manusia hanya makhluk yang memiliki satu identitas belaka. Kerusakan model ini pada gilirannya akan membawa politik identitas menjadi politik kebencian," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Surya Paloh Telah Berpidato Usung Anies di Pemilu 2024

#Surya Paloh #Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Jokowi mengungkap isi pertemuan dua jam dengan Prabowo di Kertanegara. Mereka membahas sepak bola, ekonomi, politik, hingga isu Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Berita Foto
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP - GPI) Khoirul Amin menyampaikan pernyataan sikap dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (25l6/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Olahraga
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Hukuman masa lalu tersebut jatuh setelah sejumlah pemain berpose menggunakan spanduk politik serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Bagikan