Surya Paloh Sebut Politik Identitas Tidak Selalu Negatif

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 25 Juli 2022
Surya Paloh Sebut Politik Identitas Tidak Selalu Negatif

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) usai menerima gelar Doktor Honoris Causa (HC) bidang Sosiologi Politik dari Universitas Brawijaya, Senin (25/7/2022). (ANTARA/Vicki Febrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politik identitas disebut lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Sehingga, politik identitas tidak selamanya negatif.

"Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarah," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam Pidato Kebangsaan di acara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7).

Paloh kemudian mengutip tiga jenis politik identitas yang pernah dikemukakan oleh Profesor Yudi Latief dalam sebuah forum Nasional di Jakarta. Ketiganya adalah politik identitas good, bad, dan ugly.

Baca Juga:

Nasib Duet Anies-AHY Ada di Tangan Surya Paloh dan SBY

"Politik identitas by good (baik) ketika dia menjadi ciri bagi sebuah partai atau kelompok politik. Setiap kelompok memang harus melahirkan identitas dan cirinya masing-masing," ujarnya.

Menurutnya, kelompok politik yang baik adalah kelompok yang membangun identitas diri dan kemudian menjadi pembeda dengan yang lain.

"Namun itu tidak membuat dia eksklusif atau tidak mau mengenal yang lain," imbuhnya.

Dalam politik identitas yang baik ini, kata Paloh, penganutnya bersikap inklusif serta siap mengenal yang berbeda dengannya. Mereka menyadari bahwa manusia adalah agen multi-identitas baik identitas suku, agama, organisasi, politik, hingga identitas kebangsaan.

"Orang Arab tidak semuanya beragama Islam, sebagaimana juga orang India tidak semua beragama Hindu. Demikian juga partai politik dan kelompok-kelompok politik lainnya, semua anggotanya pasti memiliki identitas beragam dan tidak tunggal," jelas dia.

Baca Juga:

Surya Paloh Dorong AHY Maju di Pilpres 2024

Sementara politik identitas yang buruk (bad), kata Paloh, adalah kebalikan dari politik identitas yang baik. Penganutnya, kata dia, bersikap eksklusif, tidak mau mengenal yang lain, membatasi diri dengan siapa mereka akan berteman atau bekerja sama.

"Mungkin mereka tidak mengganggu, namun cara pandang dan berpikirnya menjadi sempit, melihat sesuatu dari sudut pandangnya yang kurang empati dan seterusnya," tuturnya.

Yang menjadi masalah, kata Paloh adalah politik identitas ugly yang bisa merusak. Politik identitas ini picik dan membodohi masyarakat kerena lahir dengan kesadaran bahwa kelompoknya yang paling benar dan unggul. Karena itu, identitas lain tidak hanya menjadi nomor 2, tetapi juga harus dikalahkan.

"Paham dan praktik politik semacam ini selain tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membuat kita lupa seolah manusia hanya makhluk yang memiliki satu identitas belaka. Kerusakan model ini pada gilirannya akan membawa politik identitas menjadi politik kebencian," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Surya Paloh Telah Berpidato Usung Anies di Pemilu 2024

#Surya Paloh #Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Istilah baru yang diperkenakan Seskab itu merujuk kepada banyak pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang maupun data yang sesuai fakta.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Indonesia
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Ketua DPW PSI Jawa Barat (Jabar), Abang Ijo Hapidin mengatakan, kedatangan Nina ke kediaman Jokowi untuk meminta restu bergabung dengan PSI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Bagikan