Survei Poltracking: Ganjar Punya Kans Terkuat Jadi Capres di 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 31 Agustus 2022
Survei Poltracking: Ganjar Punya Kans Terkuat Jadi Capres di 2024

Rilis Hasil Survei Poltracking Indonesia. (Foto: MP/Joseph Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Survei terbaru Poltracking Indonesia membeberkan peta persaingan terkini bakal Calon Presiden di Pemilu 2024.

Hasil survei menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi figur calon presiden terkuat untuk Pilpres 2024.

Baca Juga:

Survei ISC: Elektabilitas Prabowo Naik, Anies dan Ganjar Stagnan

Dari survei tersebut, elektabilitas ketiganya selalu di atas 10 persen.

"Berdasarkan temuan survei pada bulan Agustus ini terdapat tiga figur kuat calon presiden dengan angka elektabilitas tertinggi," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, Rabu (31/8).

Survei Poltracking Indonesia ini melakukan beberapa simulasi elektabilitas capres. Berikut ini adalah hasil simulasi-simulasi tersebut.

Simulasi 18 nama capres

1. Ganjar Pranowo: 22,1 persen

2. Prabowo Subianto: 18,1 persen

3. Anies Baswedan: 15,9 persen

4. Agus Harimurti Yudhoyono: 4,4 persen

5. Ridwan Kamil: 3,3 persen

6. Sandiaga Uno: 2,1 persen

7.Erick Thohir: 1,9 persen

8. Puan Maharani: 1,3 persen

9. Andika Prakasa: 1,3 persen

10. Airlangga Hartarto: 1,1 persen

11. Khofifah Indar Parawansa: 0,9 persen

12. Basuki Tjahaja Purnama: 0,8 persen

13. Surya Paloh: 0,6 persen

14. Muhaimin Iskandar: 0,5 persen

15. Gatot Nurmantyo: 0,3 persen

16. Bambang Soesatyo: 0,3 persen

17. Ahmad Syaikhu: 0,2 persen

18. Tri Rismaharini: 0,1 persen

Poltracking Indonesia juga memaparkan elektabilitas nama-nama yang potensial sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024. Teratas adalah Ridwan Kamil dengan elektabilitas sebesar 12,6 persen.

Selanjutnya adalah Sandiaga (11,9 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (11,7 persen), dan Erick (10,8 persen). Sisanya adalah Puan (6,5 persen), Khofifah (5,4 persen), dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (3,7 persen).

"Muhaimin Iskandar 2,7 persen, Airlangga Hartarto 1,7 persen, Mahfud MD 1,7 persen," ujar Hanta.

Baca Juga:

Survei SSC: Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat

Hanta mengatakan, bagi partai politik, Pilpres 2024 adalah ajang kompromi kepentingan dimana partai harus mampu mengukur diri sejauh mana kepentingannya dapat diartikulasikan bersama koalisinya. Ia memastikan, setiap partai politik pasti akan berkoalisi di kontestasi nasional mendatang.

"Dalam konteks kali ini, ujian partai akan semakin bertambah dengan banyaknya kandidat-kandidat potensial yang muncul bukan dari kader internal partai," ujar Hanta.

Survei Poltracking Indonesia digelar pada 1-7 Agustus 2022 dengan menggunakan metode stratified multi-stage random sampling.

Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka.

Klaster survei ini menjangkau 34 provinsi se-Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir. Sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih.

Metode sampling ini meningkatkan representasi seluruh populasi pemilih lebih akurat. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. (Knu)

Baca Juga:

Parpol dan Lembaga Survei Dilarang Terima Aliran Dana Asing

#Survei #Pemilu #Pemilu 2024 #Capres 2024 #Pilpres #Pilpres 2024 #Anies Baswedan #Ganjar Pranowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan