Survei Charta: Ridwan Kamil Cawapres Paling Disukai di Atas Sandiaga Uno dan AHY

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Desember 2022
Survei Charta: Ridwan Kamil Cawapres Paling Disukai di Atas Sandiaga Uno dan AHY

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Pemprov Jabar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Charta Politika Indonesia merilis hasil survei rilis surveinya bertajuk "Tren Persepsi Publik dan Proyeksi Politik Menuju 2024". Salah satunya adalah hasil tokoh potensial menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya memaparkan, survei tersebut dilaksanakan pada 8-16 Desember 2022. Melalui wawancara tatap muka secara langsung, dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Baca Juga:

Bakal Cawapres AHY Kuasai Banten dan DKI, Erick Thohir Kuat di Jateng

"Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Sampel dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan :margin of error plus minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," ujarnya.

Ia menegaskan, responden diberi pertanyaan yang berbunyi: "Jika pemilihan presiden-wakil presiden diadakan sekarang, siapa yang yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai Wakil Presiden di antara nama-nama berikut ini?"


"Hasilnya, pada kategori Wakil Presiden, Ridwan Kamil meraih 21,4 persen dan Sandiaga Uno 17,6 persen. Ini menjadi pilihan tertinggi responden," tutur Yunanto.

Dari data yang dihimpun Charta Politika, periode Desember 2021 ke Desember 2022, elektabilitas Ridwan Kamil sebagai kandidat kuat wakil presiden di Pilpres 2024 mengalami kenaikan dari angka 17,4 persen menjadi 21,4 persen.

"Ini menunjukkan kans Ridwan Kamil untuk bisa mendampingi kandidat calon presiden yang paling disukai serta akan dipilih publik nantinya," ujarnya.

Dukungan dan pilihan masyarakat kepada Ridwan Kamil, kata ia, tentu beralasan. Dalam situasi bencana gempa bumi Cianjur, Gubernur Jawa Barat itu terjun langsung ke lapangan.

Memimpin dan mengarahkan jajarannya, termasuk berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur, demi mempercepat proses evakuasi dan pengiriman logistik bagi para pengungsi.

Sementara suara lainnya AHY (10,3 persen), Erick Thohir (8,4 persen), dan Khofifah Indar Parawansa (6,1 persen). Sedangkan 13 nama lainnya, hanya mengumpulkan di bawah 5 persen. (Imanha/ Jawa Barat)

Baca Juga:

Respons Waketum Perindo soal Usulan Prabowo jadi Cawapres Anies

#Pemilu #Ridwan Kamil #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Aset Ridwan Kamil Banyak Tidak Masuk LHKPN, KPK Ibaratkan Kepingan Puzzle
KPK mengusut asal-usul sejumlah aset milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Aset Ridwan Kamil Banyak Tidak Masuk LHKPN, KPK Ibaratkan Kepingan Puzzle
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Pendalaman tersebut difokuskan pada intensitas komunikasi serta perjalanan ke luar negeri yang kerap dilakukan Ridwan Kamil selama menjabat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Bagikan