Survei Charta Politika: Warga Kaltim Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 14 April 2022
Survei Charta Politika: Warga Kaltim Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat

Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Charta Politika Indonesia merilis survei preferensi sosial dan politik masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hasilnya, warga Kaltim lebih puas kinerja pemerintah pusat dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi.

Baca Juga:

Hasil Survei Elektabilitas Capres, Prabowo Jauh Tinggalkan Nama Calon Lain

Kepuasan Warga Kaltim terhadap pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tergolong baik, yakni mencapai 69,9 persen.

"Sementara untuk tingkat kepuasaan terhadap pemerintah provinsi berada diangka 65.9 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam keterangan persnya, Kamis (14/4).

Sebanyak 65.1 persen warga Kaltim mengetahui pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024.

Angka ini masih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat pengetahuan daerah lain yang
sudah berada diatas 70 persen.

Dalam simulasi calon Gubernur Kaltim, Isran Noor masih menjadi pilihan nomor satu masyarakat Kaltim dengan 19.4 persen. Sedangkan diurutan kedua ada nama Andi Harun yang dipilih sebanyak 14.4 persen.

"Sementara untuk nama selanjutnya ada Hadi Mulyadi yang dipilih sebanyak 12.4 persen," ujar Yunarto.

Baca Juga:

5 Capres Pilihan Publik Versi Survei, Ada Prabowo hingga Sandiaga Uno

Sedangkan dalam simulasi Presiden RI di Provinsi Kaltim, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menjadi yang paling tinggi dipilih masyarakat dengan 29.3 persen.

"Sementara di urutan kedua ada nama Ganjar Pranowo dengan 19.9 persen unggul tipis dari Anies Baswedan yang dipilih oleh sebanyak 18.4 persen," jelas dia.

Survei ini juga memotret preferensi Warga Kaltim dalam pemilu legislatif. Hasilnya, PDIP unggul di Kaltim dengan 18.0 persen, sedangkan di urutan kedua ada Partai Golkar yang mendapat 17.3 persen.

"Sementara di urutan ketiga ada Gerindra dengan 15.8 persen. Partai lainnya masih berada di bawah 7 persen," pungkasnya.

Adapun survei ini dilakukan pada tanggal 4 – 12 Maret 2022. Menggunakan multistage random sampling jumlah sampel di Provinsi Kaltim sebesar 800 Responden. Melalui wawancara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, dan margin of error +/- 3.4 persen. (Pon)

Baca Juga:

Hasil Survei IKK BI, Ekonomi Saat Ini Belum Sesuai Ekspektasi

#Survei #Pemerintahan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Fun
Berburu Takjil Jadi Tradisi Favorit Gen Z dan Milenial saat Ramadan, Survei Populix Ungkap Faktanya
Survei Populix mengungkap berburu takjil menjadi aktivitas ngabuburit paling populer bagi Gen Z dan milenial. 41 persen menganggap tradisi ini tak tergantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 Maret 2026
Berburu Takjil Jadi Tradisi Favorit Gen Z dan Milenial saat Ramadan, Survei Populix Ungkap Faktanya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Survei Metro TV Ungkap 100 Responden Tak Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo
Beredar unggahan hasil survei yang mengungkap 100 responden tak puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Survei Metro TV Ungkap 100 Responden Tak Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo
Dunia
Bangladesh Miliki PM Anyar Setelah Penggulingan Pemerintah di 2024
Pemilu tersebut merupakan yang pertama sejak pemberontakan pada 2024 menggulingkan pemerintahan partai Liga Awami setelah 15 tahun berkuasa.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 Februari 2026
 Bangladesh Miliki PM Anyar Setelah Penggulingan Pemerintah di 2024
Indonesia
Survei Indikator Politik Indonesia: Kepercayaan Publik ke TNI 93 Persen, DPR 56 Persen
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan TNI menjadi lembaga paling dipercaya publik dengan 93 persen, sementara DPR terendah dengan 56 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Februari 2026
Survei Indikator Politik Indonesia: Kepercayaan Publik ke TNI 93 Persen, DPR 56 Persen
Indonesia
Survei Indikator Politik: Baru 13 Persen Publik yang Sangat Puas Kinerja Presiden Prabowo
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 13 persen masyarakat sangat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Gen-Z menjadi kelompok paling puas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Februari 2026
Survei Indikator Politik: Baru 13 Persen Publik yang Sangat Puas Kinerja Presiden Prabowo
Indonesia
Kesuksesan MBG Bakal Pengaruhi Persepsi Atas Kinerja Prabowo
Responden yang merasa sangat puas sebanyak 12,2 persen, kemudian yang cukup puas sebanyak 60,6 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Februari 2026
Kesuksesan MBG Bakal Pengaruhi Persepsi Atas Kinerja Prabowo
Indonesia
9 Mahasiswa Gugat Pasal 240 KUHP Terkait Penghinaan Pada Pemerintah atau Lembaga Negara
Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP baru memasukkan unsur “berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat”, unsur tersebut dinilai abstrak dan tanpa kriteria objektif
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
9 Mahasiswa Gugat Pasal 240 KUHP Terkait Penghinaan Pada Pemerintah atau Lembaga Negara
Indonesia
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Realisasi pendapatan hingga 31 Desember 2025, tercatat mencapai 94,37 persen dari total target Rp 31,09 triliun, yang menyisakan kekurangan untuk menutup pos belanja senilai Rp 621 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Indonesia
Survei DFW Temukan 3 Kendala Besar Koperasi Merah Putih
Kebingungan pengurus koperasi Merah Putih juga dipengaruhi regulasi yang tumpang tindih.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Survei DFW Temukan 3 Kendala Besar Koperasi Merah Putih
Bagikan