Surat Megawati Diserahkan ke KPU, PDIP Resmi Daftar Pemilu 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Agustus 2022
Surat Megawati Diserahkan ke KPU, PDIP Resmi Daftar Pemilu 2024

Proses pendaftaran PDIP di KPU. (Foto: PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MetahPutih.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memimpin jajaran DPP PDIP melakukan pendaftaran. Dia didampingi sejumlah Ketua DPP PDIP di antaranya Bambang Wuryanto, Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidajat, Sukur H. Nababan dan Ahmad Basarah untuk secara resmi mendaftarkan partai untuk menjadi sebagai peserta pemilu 2024.

Surat pendaftaran itu diserahkan oleh Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto, atau Bambang Pacul yang diberi kuasa untuk menyerahkannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari. Serah terima dilakukan di dalam gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Baca Juga:

8 Tim KPU Kawal Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Hari Pertama

Jajaran PDIP hadir dipimpin oleh Hasto. Dia didampingi sejumlah Ketua DPP PDIP di antaranya Bambang Pacul, Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidajat, Sukur H. Nababan dan Ahmad Basarah.

Saat tiba, Hasto dan rombongan diterima Pimpinan KPU. Mereka kemudian dipersilahkan mengisi buku tamu. Usai itu, Hasto dan Bambang Pacul dikalungi kain tenun tradisional.

Mereka menuju ruangan dan dilanjutkan dengan pemutaran lagu Mars PDIP. Hasto kemudian mempersilahkan Bambang Pacul untuk menyampaikan dokumen ke Ketua KPU. Pacul menyampaikan, sambutan singkat dan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen.

Ketua KPU kemudian memberi sambutan singkat atas momen tersebut. Usai itu, mereka melakukan foto bersama. Hasto dan rombongan kemudian memberikan keterangan kepada media yang telah menunggu di luar ruang.

Hasto menjelaskan Megawati memberikan mandat kepada Bambang Pacul untuk mewakili ketua umum PDIP di dalam pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024

"Dengan demikian Mas Bambang Pacul Wuryanto dalam kapasitas mewakili ibu ketua umum dan proses verifikasi parpol selanjutnya akan dilakukan," kata Hasto.

Hasto mengatakan, pihaknya mendaftar di hari pertama pendaftaran dibuka. Dan menjadi pendaftar pertama. Alasan atas hal itu adalah sederhana. Yakni karena memang PDIP sudah siap.

"Yang dilakukan PDI Perjuangan mengapa jadi peserta pemilu pertama yang mendaftar, karena menunjukkan kesiapsiagaan dari seluruh jajaran partai," kata Hasto.

Dalam proses yang bersamaan, lanjut Hasto, re-evaluasi terkait sertifikasi manajemen kepartaian melalui ISO 9000:1 2015 dilakukan dan PDIP sebagai satu-satunya partai di Asia yang mendapatkan sertifikasi manajemen itu.

"Tekad dari PDI Perjuangan itu kami menyatu dengan kekuatan rakyat di dalam menyongsong pemimpin pada tahun 2024 yang dipersiapkan secara khusus dari PDI Perjuangan oleh ibu Megawati Soekarnoputri," katanya.

Dalam proses pendaftaran ini, PDIP gelar pawai kebudayaan dari Kantor DPP ke Jalan Imam Bonjol atau Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Sembilan partai politik nasional berencana mendaftar ke KPU pada hari pertama tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024. (Pon)

Baca Juga:

Bawa Tradisi Palang Pintu saat Daftar, PKS Ingin Pemilu Dalam Suasana Gembira

#Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan