Sudah Punya Kemampuan, Peserta Tes PPPK Diminta Percaya Diri

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 September 2021
Sudah Punya Kemampuan, Peserta Tes PPPK Diminta Percaya Diri

Tes PPPK di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seluruh peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diminta untuk percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga, bisa melewati setiap tahapan seleksi dengan lancar.

"Yakinlah dengan kemampuan sendiri. Dan terima kasih sudah mengikuti seleksi ini untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung," ujar Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat memantau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan PPPK di Arcamanik Sport Jabar, Selasa (28/9).

Baca Juga:

Kisah Pilu Guru Honorer Lansia Ikuti Tes PPPK

Yana menegaskan, seleksi PPPK ini berbeda dengan proses penyeleksian CASN (Calon Aparats Sipli Negara). Mengingat para peserta merupakan para ahli di bidangnya masing-masing sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemkot Bandung.

Praktis, sambung Yana, kepercayaan diri dalam proses seleksi akan menjadi bekal untuk bisa bekerja secara maksimal apabila nanti terpilih. Terlebih, PPPK ini notabene membutuhkan para tenaga teknis.

"Mereka kompetensinya jelas. Beberapa orang juga sudah mengabdi sudah cukup lama juga," ujarnya.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengapresiasi upaya pemerintah untuk menambah pegawainya. Baik itu melalui CASN ataupun PPPK guna menambal kekurangan di Pemkot Bandung.

Menurut Tedy, saat ini sekitar 14.500-an ASN Pemkot Bandung masih kurang mumpuni untuk bisa menopang pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diperlukan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai dukungan operasional pemerintahan.

"Dari waktu ke waktu jumlah PNS menurun, sementara beban kerja dan jumlah penduduk semakin banyak. Sehingga bagi kami, ini angin segar ada komposisi ASN dan PPPK. Mudah-mudaan ini semakin meningkatkan kinerja Pemkot Bandung terutama peningkatan layanan publik," ungkap Tedy.

Tes PPPK di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)
Tes PPPK di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

Tedy berharap, dari proses seleksi ini bisa menjaring SDM terbaik untuk mendedikasikan kemampuannya dalam melayani masyarakat Kota Bandung. Utamanya, dalam memberikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

“Mudah-mudahan orang yang dihasilkan ini adalah orang-orang terbaik yang bisa mendongkrak kinerja Pemkot,” cetusnya.

Kepala Badan Kepegaawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiaa (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan mengatakan, seleksi bagi PPPK non guru. Yakni sebagian besarnya dari formasi untuk sektor kesehatan.

"Untuk PPPK non guru, dari 488 formasi itu yang lolos seleksi administrasi, peserta yang ikut tes sebanyak 815 orang," ujarnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

SKD CPNS dan PPPK Yogyakarta Dipusatkan di GOR Amongrogo

#PNS #Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PPPK #Pegawai Kontrak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Petugas SPPG yang bisa diangkat menjadi PPPK BGN hanya mereka yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Dengan pengangkatan ini, total Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mencapai 63.049 orang
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Indonesia
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja ASN, karena sistem yang lebih adil akan menumbuhkan loyalitas dan semangat kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Indonesia
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK
Ribuan guru madrasah swasta berunjuk rasa di Monas menuntut kesetaraan dalam pengangkatan PPPK. Mereka meminta pemerintah tidak lagi mendiskriminasi guru swasta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Aturan mengenai TPP ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 69 tahun 2020
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Indonesia
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Pembahasan UU ASN akan melalui tahap naskah akademik di Baleg
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Indonesia
Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?
Pembahasan RUU ASN akan menjadi prioritas dalam Prolegnas 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Bagikan