Sudah Punya Kemampuan, Peserta Tes PPPK Diminta Percaya Diri

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 September 2021
Sudah Punya Kemampuan, Peserta Tes PPPK Diminta Percaya Diri

Tes PPPK di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seluruh peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diminta untuk percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga, bisa melewati setiap tahapan seleksi dengan lancar.

"Yakinlah dengan kemampuan sendiri. Dan terima kasih sudah mengikuti seleksi ini untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung," ujar Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat memantau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan PPPK di Arcamanik Sport Jabar, Selasa (28/9).

Baca Juga:

Kisah Pilu Guru Honorer Lansia Ikuti Tes PPPK

Yana menegaskan, seleksi PPPK ini berbeda dengan proses penyeleksian CASN (Calon Aparats Sipli Negara). Mengingat para peserta merupakan para ahli di bidangnya masing-masing sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemkot Bandung.

Praktis, sambung Yana, kepercayaan diri dalam proses seleksi akan menjadi bekal untuk bisa bekerja secara maksimal apabila nanti terpilih. Terlebih, PPPK ini notabene membutuhkan para tenaga teknis.

"Mereka kompetensinya jelas. Beberapa orang juga sudah mengabdi sudah cukup lama juga," ujarnya.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengapresiasi upaya pemerintah untuk menambah pegawainya. Baik itu melalui CASN ataupun PPPK guna menambal kekurangan di Pemkot Bandung.

Menurut Tedy, saat ini sekitar 14.500-an ASN Pemkot Bandung masih kurang mumpuni untuk bisa menopang pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diperlukan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai dukungan operasional pemerintahan.

"Dari waktu ke waktu jumlah PNS menurun, sementara beban kerja dan jumlah penduduk semakin banyak. Sehingga bagi kami, ini angin segar ada komposisi ASN dan PPPK. Mudah-mudaan ini semakin meningkatkan kinerja Pemkot Bandung terutama peningkatan layanan publik," ungkap Tedy.

Tes PPPK di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)
Tes PPPK di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

Tedy berharap, dari proses seleksi ini bisa menjaring SDM terbaik untuk mendedikasikan kemampuannya dalam melayani masyarakat Kota Bandung. Utamanya, dalam memberikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

“Mudah-mudahan orang yang dihasilkan ini adalah orang-orang terbaik yang bisa mendongkrak kinerja Pemkot,” cetusnya.

Kepala Badan Kepegaawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiaa (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan mengatakan, seleksi bagi PPPK non guru. Yakni sebagian besarnya dari formasi untuk sektor kesehatan.

"Untuk PPPK non guru, dari 488 formasi itu yang lolos seleksi administrasi, peserta yang ikut tes sebanyak 815 orang," ujarnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

SKD CPNS dan PPPK Yogyakarta Dipusatkan di GOR Amongrogo

#PNS #Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PPPK #Pegawai Kontrak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Indonesia
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Saat ini, Kemendagri mendorong penyehatan fiskal melalui dua jalur, yakni pengendalian belanja pegawai dan penguatan pendapatan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 April 2026
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Indonesia
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
DPR meminta pemda tidak memecat guru PPPK paruh waktu. Kebijakan ini dinilai berdampak serius pada siswa dan kualitas pendidikan di tengah efisiensi anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
Indonesia
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Kevin mengakui, APBD Jakarta menanggung beban yang berat pada belanja pegawai. Kendati demikian, ASN dan PPPK yang mengantungkan penghidupannya kepada pekerjaannya tetap harus dipertahankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Indonesia
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
pembatasan belanja pegawai ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
Indonesia
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Pemprov Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 6 miliar untuk THR bagi 13.077 PPPK paruh waktu. Gubernur Ahmad Luthfi memastikan THR cair sekitar H-7 Lebaran 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Indonesia
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Pemerintah mulai mencairkan THR ASN 2026 sejak 26 Februari. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total anggaran mencapai Rp55 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Bagikan