Kisah Pilu Guru Honorer Lansia Ikuti Tes PPPK

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 21 September 2021
Kisah Pilu Guru Honorer Lansia Ikuti Tes PPPK

Sebanyak 83.733 peserta mengikuti seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 tingkat SMA, SMK dan SLB Jawa Barat. ANTARA/HO-Humas Disdik Jabar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 bagi guru honorer di seluruh Indonesia membawa kesedihan mendalam bagi peserta yang sudah lanjut usia. Mereka harus menghadapi kecanggihan teknologi yang bertolak belakang dengan kemampuan fisik.

Salah satu peserta seleksi PPPK @inessuchiha mengaku, teriris hatinya melihat sejumlah orang yang sudah rentan harus mengikuti tes PPPK. Ketika seleksi, mereka harus perlahan-perlahan meraba huruf atau angka keyboard komputer.

Baca Juga

154 Pelamar CPNS Solo Tidak Hadir Saat SKD, Panitia Langsung Coret

Yang membuat dirinya merasa sedih ketika mereka harus mengerjakan soal essay yang tak sedikit. Para peserta lansia harus meraba-raba satu demi satu huruf yang akan mereka ketik.

Lihat realita seperti itu, dirinya pun menyayangkan keputusan pemerintah yang menurutnya kejam lantaran membuat tes seleksi menyulitkan guru honorer sudah tua, yang gaptek teknologi terlebih fisik lansia tidak seenergik.

"Liat realita kaya gitu, jadi ngerasa pemerintah kejem asli sama guru. Kurang apa lagi coba ngabdinya," tulis akun Twiter @inessuchiha.

Ia juga bilang, sebelum tes dirinya memberi dukungan kepada mereka yang sudah tua yang satu ruangan agar dapat bersemangat dan lancar dalam tes seleksi PPPK 2021.

Meski sudah menyalurkan dukungan, tapi mereka para orang tua yang selesai seleksi, terpancar dari raut wajahnya sedikit tidak berenergi dan sedikit melas. Mungkin mumet atau sedih melihat soal-soal tes seleksi PPPK 2021.

"Pas keluar pada sedih, pada murung. Ya ampun," lanjutnya.

Ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk tidak membuat tes seleksi PPPK menggunakan komputes dan soal yang berjubel untuk guru honorer sudah lanjut usia. Mending mereka dikasih diklat atau pelatihan yang sesuai meteri-materi pembelajaran di sekolah.

Ia pula memohon Badan Kepegawaian Negara (BKN) daj Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mekendikbud) untuk mengevaluasi tes seleksi PPPK tahun ini. Sehingga tahun berikutnya tidak lagi mengisahkan kesedihan bagi peserta PPPK guru honorer.

"Ya bayangin aja, udah jauh semangat dan karena punya harapan untuk dapat penghargaan lebih baik. Eh gak lolos PG, meskipun udah ditambah skor umur 35+. Pasti kecewa banget, apalagi PGnya tinggi. Ada tes tahap 2, yo mau ngapain," ucapnya. (Asp)

Baca Juga

2.567 Orang CPNS Kabupaten Sukabumi Tes SKD di Universitas Telkom

#PPPK #Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Saat ini, Kemendagri mendorong penyehatan fiskal melalui dua jalur, yakni pengendalian belanja pegawai dan penguatan pendapatan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 April 2026
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Indonesia
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
DPR meminta pemda tidak memecat guru PPPK paruh waktu. Kebijakan ini dinilai berdampak serius pada siswa dan kualitas pendidikan di tengah efisiensi anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
Indonesia
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Kevin mengakui, APBD Jakarta menanggung beban yang berat pada belanja pegawai. Kendati demikian, ASN dan PPPK yang mengantungkan penghidupannya kepada pekerjaannya tetap harus dipertahankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Indonesia
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
pembatasan belanja pegawai ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
Indonesia
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Pemprov Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 6 miliar untuk THR bagi 13.077 PPPK paruh waktu. Gubernur Ahmad Luthfi memastikan THR cair sekitar H-7 Lebaran 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Indonesia
PPPK Paruh Waktu Belum Dapat Kejelasan Pencairan THR
Untuk PPPK penuh waktu, alokasi THR sudah disiapkan dan melekat pada pos belanja pegawai karena gaji dibayarkan langsung melalui BPKAD.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Maret 2026
PPPK Paruh Waktu Belum Dapat Kejelasan Pencairan THR
Indonesia
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
PPPK Tahap I yang sudah berstatus ASN itu bagian dari target perekrutan 99.000 pegawai kontrak BGN sepanjang tahun 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
Indonesia
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
"Kita buka untuk umum 750 yang diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375," kata Kepala BGN Dadan Hindayana
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
Bagikan