Kisah Pilu Guru Honorer Lansia Ikuti Tes PPPK

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 21 September 2021
Kisah Pilu Guru Honorer Lansia Ikuti Tes PPPK

Sebanyak 83.733 peserta mengikuti seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 tingkat SMA, SMK dan SLB Jawa Barat. ANTARA/HO-Humas Disdik Jabar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 bagi guru honorer di seluruh Indonesia membawa kesedihan mendalam bagi peserta yang sudah lanjut usia. Mereka harus menghadapi kecanggihan teknologi yang bertolak belakang dengan kemampuan fisik.

Salah satu peserta seleksi PPPK @inessuchiha mengaku, teriris hatinya melihat sejumlah orang yang sudah rentan harus mengikuti tes PPPK. Ketika seleksi, mereka harus perlahan-perlahan meraba huruf atau angka keyboard komputer.

Baca Juga

154 Pelamar CPNS Solo Tidak Hadir Saat SKD, Panitia Langsung Coret

Yang membuat dirinya merasa sedih ketika mereka harus mengerjakan soal essay yang tak sedikit. Para peserta lansia harus meraba-raba satu demi satu huruf yang akan mereka ketik.

Lihat realita seperti itu, dirinya pun menyayangkan keputusan pemerintah yang menurutnya kejam lantaran membuat tes seleksi menyulitkan guru honorer sudah tua, yang gaptek teknologi terlebih fisik lansia tidak seenergik.

"Liat realita kaya gitu, jadi ngerasa pemerintah kejem asli sama guru. Kurang apa lagi coba ngabdinya," tulis akun Twiter @inessuchiha.

Ia juga bilang, sebelum tes dirinya memberi dukungan kepada mereka yang sudah tua yang satu ruangan agar dapat bersemangat dan lancar dalam tes seleksi PPPK 2021.

Meski sudah menyalurkan dukungan, tapi mereka para orang tua yang selesai seleksi, terpancar dari raut wajahnya sedikit tidak berenergi dan sedikit melas. Mungkin mumet atau sedih melihat soal-soal tes seleksi PPPK 2021.

"Pas keluar pada sedih, pada murung. Ya ampun," lanjutnya.

Ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk tidak membuat tes seleksi PPPK menggunakan komputes dan soal yang berjubel untuk guru honorer sudah lanjut usia. Mending mereka dikasih diklat atau pelatihan yang sesuai meteri-materi pembelajaran di sekolah.

Ia pula memohon Badan Kepegawaian Negara (BKN) daj Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mekendikbud) untuk mengevaluasi tes seleksi PPPK tahun ini. Sehingga tahun berikutnya tidak lagi mengisahkan kesedihan bagi peserta PPPK guru honorer.

"Ya bayangin aja, udah jauh semangat dan karena punya harapan untuk dapat penghargaan lebih baik. Eh gak lolos PG, meskipun udah ditambah skor umur 35+. Pasti kecewa banget, apalagi PGnya tinggi. Ada tes tahap 2, yo mau ngapain," ucapnya. (Asp)

Baca Juga

2.567 Orang CPNS Kabupaten Sukabumi Tes SKD di Universitas Telkom

#PPPK #Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Petugas SPPG yang bisa diangkat menjadi PPPK BGN hanya mereka yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Dengan pengangkatan ini, total Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mencapai 63.049 orang
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Indonesia
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK
Ribuan guru madrasah swasta berunjuk rasa di Monas menuntut kesetaraan dalam pengangkatan PPPK. Mereka meminta pemerintah tidak lagi mendiskriminasi guru swasta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Pembahasan UU ASN akan melalui tahap naskah akademik di Baleg
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Indonesia
Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?
Pembahasan RUU ASN akan menjadi prioritas dalam Prolegnas 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Indonesia
Kemenpan-RB Buka PPPK Paruh Waktu, Cek Syarat Formasi dan Mekanismenya
PPPK Paruh Waktu untuk memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
Kemenpan-RB Buka PPPK Paruh Waktu, Cek Syarat Formasi dan Mekanismenya
Infografis
Heboh! Fenomena Para Istri di Blitar Ramai-Ramai Ajukan Cerai Usai Dilantik PPPK
Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mencatat adanya 20 permohonan izin cerai dari guru PPPK hanya dalam waktu enam bulan pertama 2025. Lonjakan angka permohonan cerai dari kalangan guru PPPK di Kabupaten Blitar menyita perhatian publik Faktor ekonomi diduga menjadi penyebab utama karena beberapa suami pengangguran Disdik Blitar menegaskan bahwa PPPK harus mendapat izin resmi dari kepala daerah sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan agama.
Wiwit Purnama Sari - Rabu, 23 Juli 2025
Heboh! Fenomena Para Istri di Blitar Ramai-Ramai Ajukan Cerai Usai Dilantik PPPK
Bagikan