Sudah Bakar Paspor, Ratusan Anggota ISIS Tak Pantas Dipulangkan ke Indonesia

MerahPutih.Com - Pengamat politik Arbi Sanit tidak setuju dengan wacana pemerintah memulangkan 600 eks warga negara Indonesia (WNI) kombatan ISIS dari Timur Tengah. Wacana ini awalnya dilontarkan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.

Alasan tidak setuju, menurut Arbi, karena orang-orang itu yang memutuskan untuk keluar dari Indonesia dan bergabung dengan kelompok radikal ISIS di Suriah dan sekitarnya, bahkan ada yang membakar paspornya sebagai WNI yang dalam artian mereka tidak mengakui atau menyangkal Indonesia sebagai negaranya.

Baca Juga:

Jika Masih Berstatus WNI, Pemerintah Harus Lindungi Eks Simpatisan ISIS

"Sama sekali enggak setuju, 1000% enggak setuju. Mereka warga negara Indonesia yang memutuskan bergabung ke negara asing kehilangan warga negara. Sampai bakar paspor dan sebagainya, itu penyangkalan terhadap negara, dia sudah tidak menerima negara Indonesia," kata Arbi kepada wartawan, Minggu (9/2).

Arbi menyebut, memulangkan 600 kombatan ISIS yang sudah terpapar radikalisme akan sangat berbahaya bagi keamanan negara.

"Itu hal yang berbahaya bagi negara. Ini soal risikonya, karena mereka itu adalah biang kekacauan. Sudah terbukti kan mereka di sana sudah ikut suatu gerakan yang tidak normal yang mengacau kehidupan orang," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, wacana pemulangan 600 eks WNI simpatisan ISIS masih dalam proses pembahasan dan akan diputuskan setelah digelar rapat terbatas (ratas) bersama para menteri guna memperhitungkan plus minusnya jika mereka dipulangkan.

Baca Juga:

Terdesak di Suriah, Belasan WNI Terduga ISIS Kabur ke Afghanistan

“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kita ini pasti kan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semua dihitung secara detail. Dan keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitungannya," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Kirim Tim Identifikasi WNI Anggota ISIS di Suriah