Sudah Bakar Paspor, Ratusan Anggota ISIS Tak Pantas Dipulangkan ke Indonesia

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 09 Februari 2020
 Sudah Bakar Paspor, Ratusan Anggota ISIS Tak Pantas Dipulangkan ke Indonesia

Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)/

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Arbi Sanit tidak setuju dengan wacana pemerintah memulangkan 600 eks warga negara Indonesia (WNI) kombatan ISIS dari Timur Tengah. Wacana ini awalnya dilontarkan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.

Alasan tidak setuju, menurut Arbi, karena orang-orang itu yang memutuskan untuk keluar dari Indonesia dan bergabung dengan kelompok radikal ISIS di Suriah dan sekitarnya, bahkan ada yang membakar paspornya sebagai WNI yang dalam artian mereka tidak mengakui atau menyangkal Indonesia sebagai negaranya.

Baca Juga:

Jika Masih Berstatus WNI, Pemerintah Harus Lindungi Eks Simpatisan ISIS

"Sama sekali enggak setuju, 1000% enggak setuju. Mereka warga negara Indonesia yang memutuskan bergabung ke negara asing kehilangan warga negara. Sampai bakar paspor dan sebagainya, itu penyangkalan terhadap negara, dia sudah tidak menerima negara Indonesia," kata Arbi kepada wartawan, Minggu (9/2).

Pengamat politik Arbi Sanit ungkap alasan eks WNI kombatan ISIS tak pantas pulang ke Indonesia
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit (Foto: antaranews)

Arbi menyebut, memulangkan 600 kombatan ISIS yang sudah terpapar radikalisme akan sangat berbahaya bagi keamanan negara.

"Itu hal yang berbahaya bagi negara. Ini soal risikonya, karena mereka itu adalah biang kekacauan. Sudah terbukti kan mereka di sana sudah ikut suatu gerakan yang tidak normal yang mengacau kehidupan orang," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, wacana pemulangan 600 eks WNI simpatisan ISIS masih dalam proses pembahasan dan akan diputuskan setelah digelar rapat terbatas (ratas) bersama para menteri guna memperhitungkan plus minusnya jika mereka dipulangkan.

Baca Juga:

Terdesak di Suriah, Belasan WNI Terduga ISIS Kabur ke Afghanistan

“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kita ini pasti kan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semua dihitung secara detail. Dan keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitungannya," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Kirim Tim Identifikasi WNI Anggota ISIS di Suriah

#Pengamat Politik #WNI Bergabung Dengan ISIS #Ancaman ISIS #ISIS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
WNI Anak Terkait ISIS Dibui Hampir 8 Bulan di Yordania, Kemenlu Pastikan Kondisinya Sehat
WNI anak berinisial KL ditahan di Yordania sejak 19 Mei 2025 atas dugaan mendukung aktivitas ISIS.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
WNI Anak Terkait ISIS Dibui Hampir 8 Bulan di Yordania, Kemenlu Pastikan Kondisinya Sehat
Indonesia
WNI Anak di Yordania Diduga Dukung ISIS, Kemenlu Pantau Proses Hukum
Penangkapan KL ini dengan dugaan keterlibatan dalam aktivitas daring yang terindikasi mendukung ISIS.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
WNI Anak di Yordania Diduga Dukung ISIS, Kemenlu Pantau Proses Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Bagikan