Jika Masih Berstatus WNI, Pemerintah Harus Lindungi Eks Simpatisan ISIS

MerahPutih.Com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai, selama ratusan simpatisan ISIS itu masih berstatus WNI, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan.

Menurut Din, hal itu adalah amanat konstitusi, bahkan amanat dari pembukaan undang-undang Dasar 1945.

Baca Juga:

Terdesak di Suriah, Belasan WNI Terduga ISIS Kabur ke Afghanistan

"Bahwa negara antara lain melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, maka mereka punya hak untuk dilindungi," ujar Din kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/).

Din mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak abai terhadap perintah Konstitusi tersebut.

"Seandainya ada pelanggaran hukum, ya silakan, mereka juga tidak terluput dari objek atau subjek penegakan hukum, tapi kalau negara tidak mau, abai karena alasan-alasan tertentu yang bertentangan dengan konstitusi, itu bisa dianggap negara mengingkari konstitusi," ujar dia.

Namun demikian, Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta itu mengatakan kepulangan ratusan WNI eks kombatan ISIS itu harus dibarengi dengan pernyataan sikap bahwa mereka akan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Kirim Tim Identifikasi WNI Anggota ISIS di Suriah

Hal tersebut untuk memastikan bahwa mereka benar-benar sudah menyadari bahwa ISIS merupakan organisasi yang menyesatkan dan kini mereka kembali berikrar setia kepada NKRI.

"Mereka harus menerima NKRI yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, itu syaratnya dan mereka harus membuat pernyataan, karena kepergian mereka bergabung dengan ISIS itu ada nuansa, ada nada mengingkari NKRI yang berdasarkan Pancasila," pungkas Din Syamsuddin.(Knu)

Baca Juga:

Pengamat Politik Usulkan Eks Kombatan ISIS Dikarantina Seperti Suspect Virus Corona