MerahPutih.com - Kisruh distribusi LPG 3 kilogram jadi sorotan publik di awal Februari ini. Pembelian gas elpiji subsidi di pangkalan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan bahkan harus antre berjam-jam.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan distribusi gas ini, perlu menjadi momentum untuk membenahi masalah energi bersubsidi yang menjadi beban APBN setiap tahunnya.
Selain menguras devisa karena 75 persennya volumenya diimpor, dia menilai subsidi LPG 3 Kg juga tidak sejalan dengan misinya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Data menunjukkan mayoritas pengguna LPG 3 kg adalah masyarakat mampu.
"Saat ini, masyarakat mampu masih banyak menggunakan kompor LPG 3 kg, sementara kita memiliki surplus listrik hampir 5 gigawatt. Jika masyarakat beralih ke kompor induksi, maka kita bisa secara signifikan mengurangi konsumsi LPG 3kg, sekaligus mengurangi over kapasitas listrik yang saat ini turut membebani negara," kata Eddy di Jakarta, Rabu (5/2).
Politikus PAN mengusulkan bahwa upaya membenahi subsidi energi adalah mencari substitusi untuk LPG 3 Kg. Salah satu solusinya adalah menerapkan elektrifikasi untuk alat masak.
Baca juga:
Bahlil Janji Bikin Aturan Main Pembelian Gas Elpiji 3 Kg untuk UMKM
"Perlu diketahui bahwa studi kelayakan tentang penggunaan kompor induksi ini telah dilakukan dan hasilnya cukup positif dalam mengurangi berbagai beban APBN akibat penggunaan LPG 3 kg," tuturnya.
Ia mengusulkan pemanfaatan gas bumi untuk disalurkan ke rumah tangga semakin ditingkatkan. Artinya, jaringan gas (Jargas) perlu diperluas untuk menjangkau sebanyak mungkin rumah tangga sebagai pengganti dari LPG 3 kg.
Saat ini Indonesia sudah memiliki sumber gas dan sebagian masyarakat sudah mengaksesnya melalui jaringan gas ke rumah-rumah. Selain itu, kebijakan itu juga akan membantu pemerintah mencapai target transisi energi dari LPG 3 kg yang berbasis fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan atau energi terbarukan.
"Jika kita tingkatkan penggunaan alat masak listrik serta memperluas akses Jargas ke rumah-rumah tangga, beban penggunaan devisa dan subsidi akan turun signifikan," ujarnya. (*)