Luhung Sapto
Seorang pengusaha impor daging bernama Basuki Hariman turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (25/1) lalu. Basuki berperan sebagai pemberi uang suap kepada Patrialis.
Namun, tudingan tersebut dibantah Basuki. Ia menyatakan secara tegas Patrialis tidak pernah menerima uang darinya.
"Benar, Mas saya tidak pernah kasih uang," kata Basuki seusai diperiksa penyidik KPK sambil berjalan masuk ke mobil tahanan KPK, Jumat (27/1) dini hari pukul 2:25 WIB.
Basuki menegaskan dirinya tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada Patrialis. Tapi, melalui seseorang bernama Kamaludin.
Kamaludin mengaku kenal dekat dengan Patrialis dan menyakinkan Basuki bahwa Patrialis bisa membantu memenangkan perkara dalam yang sedang dihadapi.
Basuki menjelaskan, Kamaludin menjanjikan bahwa uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan itu bisa dimenangkan.
"Ini perkara bisa menang, padahal saya tahu kalau Pak Patrialis yang berjuang apa adanya. Saya percaya Pak Patrialis ini enggak seperti yang diduga hari ini terima uang dari saya," ucap Basuki.
Basuki mengaku dirinya merasa dibohongi Kamaludin. Karena dirinya tidak pernah menyuruh Kamaludin menyerahkan uang itu kepada Patrialis.
"Dia (Kamaludin) minta kepada saya 20 ribu dollar itu buat umrah. Sementara duit 200 ribu dollar Singapura masih utuh. Hari ini mau diambil penyidik," kata Basuki.
Keterangan KPK
Sebelumnya, dalam konferensi pers pimpinan KPK membeberkan kronologis pemberian uang suap dari Basuki kepada Patrialis. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, pemberian uang suap dilakukan secara bertahap.
Dijelaskan, Patrialis menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp2,15 miliar. Yakni terdiri dari US$10.000, US$20.000, dan Sin$200.000. Pemberian suap itu diberitakan secara bertahap melalui Kamaludin. Namun, uang suap ketiga sebesar SGD200.000 belum sempat diserahkan kepada Patrialis.
Dalam perkara ini, penyidik KPK menyita uang SGD200.000 dan dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014.
Terkait draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015, menurut penyidik KPK, terbilang ganjil. Pasalnya, putusan itu belum dibacakan oleh majelis hakim konstitusi.
Basuki, yang ditangkap bersama sekretarisnya, Ng Fenny, memiliki 20 perusahaan impor daging sapi. Suap itu diduga diberikan kepada Patrialis untuk menolak uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014. Diperkirakan jika uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 dikabulkan dapat mengganggu bisnisnya.
Uji materi Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 itu didaftarkan oleh enam pemohon, salah satunya adalah Teguh Boediyana, seorang peternak sapi. Uji materi didaftarkan pada 29 Oktober 2015 dengan nomor perkara 129/PUU-XIII/2015.
Dalam kasus ini, Patrialis dan Kamaludin dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian terhadap Basuki dan Feni, KPK mengenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Abi)
