Strategi Kementerian PUPR Atasi Dampak Kekeringan di Masyarakat

MerahPutih.com - Pemerintah tengah melakukan pemantauan terhadap kondisi 13 waduk utama, yaitu Jatiluhur, Jatigede, Kedung Ombo, Batu Tegi, Wadas Lintang, Wonogiri, Karang Kates, Bili Bili, Wonorejo, Paselloreng, Bintang Bano, Kalola, dan Tapin.

Tercatat per 6 Agustus 2023, volume ketersediaan air dari 13 waduk utama tersebut sebesar 3,73 miliar m3 dari tampungan efektif sebesar 5,52 miliar m. Luas area yang bisa dilayani dari ke-13 bendungan tersebut adalah 568.074 hektare dari total 572.485 hektare. Kemudian juga terus menyelesaikan 13 bendungan lanjutan (on going) di 2023.

Baca Juga:

Berbagai Wilayah Mulai Kekeringan, BNPB Minta Warga Hemat Air

Secara keseluruhan kapasitas air yang dapat ditampung oleh bendungan, embung dan danau di Indonesia adalah sebesar 28,43 miliar m3. Yaitu dari 223 bendungan sebanyak 6,73 miliar m3, dari 3.464 embung sebanyak 262,89 juta m3, dan dari 114 danau sebanyak 21,84 miliar m3.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dalam rangka mengatasi kekeringan.

"Setelah air bersih terpenuhi air dialirkan untuk daerah-daerah irigasi atau lahan-lahan pertanian," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.

Endra menjelaskan untuk konsumsi air bersih, Kementerian PUPR menerapkan tiga strategi. Pertama mengoptimalkan sistem eksisting melakukan langkah-langkah cepat/darurat untuk wilayah terdampak. Kedua, membangun sumur bor baru pada wilayah dengan intensitas hujan rendah. Dan ketiga melakukan pemantauan terhadap 13 waduk utama untuk memastikan tampungan air tetap optimal.

"Tiga langkah cepat manfaat tersebut. Pertama melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan untuk sumur-sumur yang ada. Kemudian melakukan pengaturan (buka-tutup) terhadap pintu-pintu air di bendungan dan embung untuk mempertahankan elevasi/muka air. Dan yang ketiga, pada kondisi yang sangat ekstrim dimana air sudah kering dan tidak ada cekungan air tanah (CAT) kami berkoordinasi dengan Cipta Karya dan pemerintah daerah untuk memobilisasi air bersih dengan tangki-tangki air," katanya.

Ia menegaskan, kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi wilayah dengan tingkat intensitas hujan rendah misalnya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Untuk daerah-daerah tersebut, Kementerian PUPR membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air tanah.

"Untuk itu, Kementerian PUPR telah membangun 37 sumur bor baru yang tersebar di 19 provinsi. Kemudian melakukan rehabilitasi 25 sumur bor eksisting di 11 provinsi," ujar Endra.

Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) terhadap seluruh sumur eksisting yang ada juga dilakukan sebagai pelaksanaan dari program OPOR (Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi) oleh Kementerian PUPR.

OP dilakukan pada 8.213 sumur bor meliputi 5.457 sumur untuk jaringan irigasi air tanah dengan luas layanan 76.108 hektare dan 2.756 sumur air tanah untuk air baku dengan kapasitas 72,02 m3/detik.

Selain pembangunan sumur bor, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kementerian PUPR juga mengoptimalkan fungsi tampungan air pada bendungan, situ, embung, dan danau.

Baca Juga:

Pemerintah Bangun Lumbung Pangan di Kabupaten Puncak Atasi Kekeringan