Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melansir hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5 persen wilayah daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau, termasuk sebagian besar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperkuat langkah mitigasi dalam menghadapi ancaman fenomena El Nino 2026 yang diprediksi berpotensi mencapai level sangat kuat.
Menurut Danang, BMKG memiliki peran strategis dalam memberikan informasi cuaca dan iklim yang akurat. Sekaligus memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling besar akibat El Nino.
Langkah tersebut penting agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan antisipasi sejak dini.
Baca juga:
BMKG Ingatkan Dampak El Nino, 6 Provinsi Jadi Prioritas Antisipasi Kekeringan dan Karhutla
BMKG harus melakukan mitigasi secara komprehensif dengan memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Informasi tersebut harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan,
ujar Danang di Jakarta, Kamis (30/7).
Ia menjelaskan, fenomena El Nino 2026 telah aktif dan diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering serta berlangsung lebih lama di sebagian besar wilayah Indonesia.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gangguan terhadap sektor pertanian, sumber daya air, hingga aktivitas transportasi.
Sebagai mitra kerja BMKG di Komisi V DPR RI, Danang menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat agar langkah mitigasi dapat berjalan efektif.
Menurutnya, peringatan dini dari BMKG harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah antisipasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
"Mitigasi tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh daerah yang berpotensi terdampak telah memiliki peta risiko, rencana kontingensi, dan kesiapan sumber daya untuk menghadapi dampak El Nino," tegasnya.
Aggota DPR RI Dapil Jateng III ini, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menghadapi ancaman kemarau panjang. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7).
Dalam rapat tersebut, Presiden menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, termasuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat, mengantisipasi kekeringan di sektor pertanian, serta memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Danang berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak secara terpadu agar dampak El Nino terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
"Kesiapan menghadapi bencana dan berbagai situasi sulit menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional, khususnya pada sektor infrastruktur, transportasi, sumber daya air, dan keselamatan masyarakat," tutupnya. (Pon)
