Stok BBM Aman Terkendali, Penyelewengan BBM Bakal Dijerat Pakai Pasal Korupsi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 09 April 2026
Stok BBM Aman Terkendali, Penyelewengan BBM Bakal Dijerat Pakai Pasal Korupsi

Ilustrasi. ANTARA/HO-Pertamina

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Produksi migas nasional serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di tengah dinamika global. Komisi XII DPR RI bersama pemerintah memastikan sektor hulu hingga hilir energi terjaga dengan baik guna mendukung ketahanan energi nasional.

Capaian Lifting Migas Sesuai Target APBN

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa sektor hulu migas menunjukkan performa positif sesuai rencana negara. Berdasarkan laporan SKK Migas, capaian lifting minyak dan gas bumi masih berada pada jalur yang tepat dan memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga:

Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026

“Secara umum semua terkondisi dengan baik, termasuk capaian lifting yang tetap sesuai target,” ujar Bambang, Kamis (9/4).

Pihaknya menjelaskan bahwa sinergi antara Dirjen Migas KESDM dan para pemangku kepentingan berhasil memitigasi berbagai kendala teknis di lapangan. Dengan demikian, stabilitas produksi tetap terjaga untuk menyokong kebutuhan energi dalam negeri secara berkelanjutan.

Pengawasan Ketat dan Sanksi Pidana Penyelewengan

Selain fokus pada produksi, Komisi XII juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi di level hilir. BPH Migas kini memperketat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memantau penyaluran BBM di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan praktik penyalahgunaan yang merugikan keuangan negara.

DPR RI mendorong pemberian sanksi berat bagi pelaku penyelewengan BBM, termasuk mengategorikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Upaya tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi oknum yang mencoba bermain dengan kuota BBM subsidi.

Baca juga:

Raker Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas Harga BBM Bersubsidi

Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga memastikan proses pengadaan dan penyaluran LPG serta BBM berjalan tanpa hambatan. Perusahaan telah menyiapkan langkah mitigasi strategis untuk mengantisipasi gangguan jalur logistik internasional, seperti potensi hambatan di Selat Hormuz.

“Mitigasi sudah disiapkan, sehingga suplai minyak mentah maupun BBM tetap aman dan tidak terganggu,” pungkas Bambang.

#BBM #Bahan Bakar Minyak #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Dunia
Peru Alami Darurat Bahan Bakar, El Nino Disebut Jadi Penyebab
Situasi tersebut juga mengancam operasional infrastruktur penyulingan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi komoditas hidrokarbon
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
Peru Alami Darurat Bahan Bakar, El Nino Disebut Jadi Penyebab
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Bagikan