Stok BBM Aman Terkendali, Penyelewengan BBM Bakal Dijerat Pakai Pasal Korupsi

Capaian Lifting Migas Sesuai Target APBN

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa sektor hulu migas menunjukkan performa positif sesuai rencana negara. Berdasarkan laporan SKK Migas, capaian lifting minyak dan gas bumi masih berada pada jalur yang tepat dan memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga:

Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026

“Secara umum semua terkondisi dengan baik, termasuk capaian lifting yang tetap sesuai target,” ujar Bambang, Kamis (9/4).

Pihaknya menjelaskan bahwa sinergi antara Dirjen Migas KESDM dan para pemangku kepentingan berhasil memitigasi berbagai kendala teknis di lapangan. Dengan demikian, stabilitas produksi tetap terjaga untuk menyokong kebutuhan energi dalam negeri secara berkelanjutan.

Pengawasan Ketat dan Sanksi Pidana Penyelewengan

Selain fokus pada produksi, Komisi XII juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi di level hilir. BPH Migas kini memperketat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memantau penyaluran BBM di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan praktik penyalahgunaan yang merugikan keuangan negara.

DPR RI mendorong pemberian sanksi berat bagi pelaku penyelewengan BBM, termasuk mengategorikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Upaya tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi oknum yang mencoba bermain dengan kuota BBM subsidi.

Baca juga:

Raker Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas Harga BBM Bersubsidi

Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga memastikan proses pengadaan dan penyaluran LPG serta BBM berjalan tanpa hambatan. Perusahaan telah menyiapkan langkah mitigasi strategis untuk mengantisipasi gangguan jalur logistik internasional, seperti potensi hambatan di Selat Hormuz.

“Mitigasi sudah disiapkan, sehingga suplai minyak mentah maupun BBM tetap aman dan tidak terganggu,” pungkas Bambang.