Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Status tenaga honorer dipastikan sudah tidak ada di Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan status pegawai pemerintah hanya PNS dan PPPK.
Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, status tersebut akan akan selesai pada 2023.
Baca Juga:
Puan: Permudah Guru Honorer Ikuti Seleksi Aparatur Sipil Negara
Terkait beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan, mengatakan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alihdaya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.
"Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat dasar, seperti cleaning service, security, dll; itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll)," jelasnya.
Tjahjo menambahkan, Pemerintah di tahun 2022 mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan serta tengah mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.
Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, dimana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital.
Sehingga, ungkap Tjahjo, Pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan. (Pon)
Baca Juga:
Ronde Pertama, 173.329 Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK
