Sri Mulyani: Tax Amnesty Jadi 'Milestone' Era Baru Perpajakan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertekad akan terus berupaya membangun Indonesia yang adil dan sejahtera melalui kepatuhan masyarakat membayar pajak sekaligus membangun institusi pajak yang bersih, kompeten dan profesional. Hal itu disampaikan Menkeu seiring berakhirnya program pengampunan pajak (Tax Amnesty).

"Saya berharap amnesti pajak menjadi 'milestone' memasuki era baru yang lebih positif berdasarkan konsistensi memperbaiki proses bisnis dan memberi kepastian pada masyarakat agar tidak trauma atau berpersepsi negatif terhadap Ditjen Pajak," kata Sri Mulyani seperti dinukil Antara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat (31/3) malam.

Pengampunan pajak merupakan bagian dari keseluruhan langkah untuk mereformasi perpajakan mulai dari perbaikan aturan dan perundang-undangan, organisasi dan proses bisnis, sumber daya manusia, hingga perbaikan sistem informasi dan basis data.

"Dengan reformasi, kami berikhtiar membangun institusi pajak yang kuat, kredibel, penuh integritas, dan akuntabel," ucap Sri Mulyani.

Sri mengatakan pengumpulan pajak masih membutuhkan upaya ekstra keras karena banyaknya tantangan teknis maupun institusional.

Pengampunan pajak, kata Sri, akan mampu memulai tradisi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan menginformasikan harta dan pendapatan.

Menurut laman resmi amnesti pajak, jumlah harta berdasarkan surat pernyataan harta mencapai Rp4.866 triliun dengan komposisi deklarasi dalam negeri Rp3.687 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.032 triliun dan repatriasi Rp147 triliun.

Sementara jumlah uang tebusan pengampunan pajak Rp114 triliun dengan komposisi yang masih didominasi oleh orang pribadi non-usaha mikro kecil dan menengah sebesar Rp91,2 triliun.