Sri Mulyani: Omnibus Law Ubah Cara Indonesia Dalam Kelola Kebijakan Ekonomi

MerahPutih.com - Berbagai reformasi dilakukan pemerintah diklaim untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur serta menciptakan perekonomian menjadi lebih produktif dan memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Kami terus harus memastikan bahwa proses pemulihan ini akan didukung oleh reformasi mendasar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day di Jakarta, Senin, (28/3).

Baca Juga:

Baleg Mulai Bahas Aturan Buat Akomodir Omnibus Law

Dari sisi fiskal, pemerintah melakukan dua reformasi yang sangat penting yaitu melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU HPP, kata ia, tidak hanya untuk mereformasi pajak yang akan memberi penambahan nilai pada pajak namun juga selaras dengan tren perpajakan global.

Sementara, UU HKPD bertujuan untuk memastikan manfaat belanja pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat melalui belanja yang lebih baik dan peningkatan perpajakan pemerintah daerah.

Sri menegaskan, Indonesia sebagai negara berkembang terus mengejar tujuan pembangunan yang tidak hanya melalui sumber daya sendiri melainkan juga dari investor.

Indonesia, kata ia, berupaya mengundang lebih banyak investor untuk datang agar berbagai tujuan reformasi dapat tercapai lebih cepat salah satunya melalui pembentukan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja yang dibuat secara fundamental, kata ia, mengubah cara Indonesia dalam mengelola kebijakan ekonomi, menyederhanakan prosedur investasi dan memberikan iklim bisnis yang lebih jelas dan mudah.

"Ini semua reformasi yang dilakukan Indonesia meski dalam situasi pandemi," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk semakin menarik investor masuk ke Indonesia, pemerintah pun turut membentuk sovereign wealth fund melalui Investment National Authority (INA).

Langkah ini, tegas Sri, sebagai wadah bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia melalui pembiayaan ekuitas dan bermitra dengan Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bagi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

Sri mengatakan, target investasi tahap pertama INA adalah di sektor infrastruktur dan transportasi termasuk jalan, listrik, bandara serta jaringan komunikasi karena sangat penting untuk konektivitas Indonesia sebagai negara besar.

"Kami terus memastikan bahwa penanganan pandemi akan terus dilakukan secara konsisten sampai kita bisa berubah menjadi endemi," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program PEN 2022 yang saat ini dialokasikan Rp 455,62 triliun, diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi.

"PEN 2022 dirancang fleksible dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Gelar Aksi di DPR, Partai Buruh Cs Tolak Omnibus Law hingga Minta Revisi UU KPK