Solusi Ganjar Selesaikan Konflik Laut China Selatan
Ada tiga solusi yang dipaparkan Ganjar untuk atasi konflik Laut China Selatan. (Foto: Screenshot Youtube/Kompas.com)
MerahPutih.com - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membeberkan tiga solusi untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan, yakni mendorong kesepakatan sementara, menekankan posisi Indonesia, dan mengoptimalkan peran aparat untuk berpatroli.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan panelis terkait geopolitik Laut China Selatan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).
"Usulan kami sangat jelas dan clear apa itu kesepakatan sementara, mendorong, dan inisiatif agar kita menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan," kata Ganjar.
Baca Juga:
Selama ini, kata Ganjar, berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan telah dilakukan, salah satunya melalui Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea yang berperan sebagai dasar untuk negosiasi mengenai penyusunan dokumen code of conduct.
Namun, menurut mantan Gubernur Jawa Tengah ini, berbagai upaya tersebut belum berhasil membangun rasa saling percaya di antara negara-negara yang terlibat di dalam konflik Laut China Selatan.
“Kita tahu persis modernisasi pertahanan Tiongkok akan selesai di tahun 2027, apa artinya maka seluruh dunia harus mengakui bagaimana peran itu," ungkapnya.
Dengan inisiasi dan dorongan terjadinya kesepakatan sementara tersebut, lanjut Ganjar, maka Indonesia memiliki peranan yang kuat dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.
"Bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut China Selatan maka kita butuh tanker-tanker terapung bisa dipakai tentara dan TNI AL untuk bisa berpatroli, sehingga logistik-nya bisa sangat murah dan tidak kembali lagi ke titik awal," tandasnya. (pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu