Solusi Ganjar Selesaikan Konflik Laut China Selatan

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Minggu, 07 Januari 2024
Solusi Ganjar Selesaikan Konflik Laut China Selatan

Ada tiga solusi yang dipaparkan Ganjar untuk atasi konflik Laut China Selatan. (Foto: Screenshot Youtube/Kompas.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membeberkan tiga solusi untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan, yakni mendorong kesepakatan sementara, menekankan posisi Indonesia, dan mengoptimalkan peran aparat untuk berpatroli.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan panelis terkait geopolitik Laut China Selatan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

"Usulan kami sangat jelas dan clear apa itu kesepakatan sementara, mendorong, dan inisiatif agar kita menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan," kata Ganjar.

Baca Juga:

Langkah Penting Hubungan Internasional Ala Prabowo

Selama ini, kata Ganjar, berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan telah dilakukan, salah satunya melalui Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea yang berperan sebagai dasar untuk negosiasi mengenai penyusunan dokumen code of conduct.

Namun, menurut mantan Gubernur Jawa Tengah ini, berbagai upaya tersebut belum berhasil membangun rasa saling percaya di antara negara-negara yang terlibat di dalam konflik Laut China Selatan.

“Kita tahu persis modernisasi pertahanan Tiongkok akan selesai di tahun 2027, apa artinya maka seluruh dunia harus mengakui bagaimana peran itu," ungkapnya.

Dengan inisiasi dan dorongan terjadinya kesepakatan sementara tersebut, lanjut Ganjar, maka Indonesia memiliki peranan yang kuat dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.

"Bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut China Selatan maka kita butuh tanker-tanker terapung bisa dipakai tentara dan TNI AL untuk bisa berpatroli, sehingga logistik-nya bisa sangat murah dan tidak kembali lagi ke titik awal," tandasnya. (pon)

Baca Juga:

Ganjar Tegaskan Komitmen Dukung Kemerdekaan Palestina

#Pemilu 2024 #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan