Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Mabes Polri menagaskan poin 2d dalam Maklumat Kapolri soal pelarangan simbol Front Pembela Islam (FPI) tidak menyinggung media.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, media "aman" jika memberitakan soal FPI sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media, dan aturan penerbitan.
"Jadi pers tak perlu risau karena dilindungi UU Pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional," jelas Argo dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (4/1).
Baca Juga:
Pembubaran FPI Disebut Jadi Bukti Pemerintah Jaga Kedaulatan NKRI
Argo menerangkan, dalam poin tersebut di atas, jika digunakan konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila, mengancam NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
Seperti mengadu domba, provokatif, perpecahan, dan SARA, maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan.
"Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan denga sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan," sebut Argo.
Argo menjamin, Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers sebagaimana MoU dengan Dewan Pers.
"Ini menjadi komitmen Kepolisian Republik Indoensia untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai undang-undang," sebut Argo.
Baca Juga:
Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah
Seperti diketahui, Kapolri mengeluarkan maklumat Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021.
Polri beralasan, maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. (Knu)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA] Pemilik Sabu 210 Kg di Petamburan Ternyata Anggota FPI
