Soal Sedot Data KPU, DPR Minta Pihak Terkait Beri Penjelasan
Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan),anggota KPU Juri Ardiantoro (kirii) dan Arief Budiman (tengah) memimpin uji publik di Jakarta, Rabu (11/3). (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)
MerahPutih Nasional - Anggota Komisi II DPR Amran kaget dengan beredarnya pengakuan tim sukses Presiden Joko Widodo, Akbar Faisal, yang menyatakan mereka memiliki alat super canggih untuk menyedot data Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Saya kira itu cuma isu, ternyata setelah baca di media sosial itu betul," ujar Amran pada merahputih.com, di DPR, Jakarta, Kamis (9/4). (Baca: KPU Kerjasama dengan Rumah Sakit)
Menurut Amran, DPR melalui meja pimpinan perlu mendorong agar pihak-pihak yang terkait memberikan penjelasan. Klarifikasi diperlukan agar isu ini tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.
"Katanya untuk IT canggih, tidak bisa dibobol, tidak bisa disusupi, tapi kok bisa. Perlu juga kita pertanyakan," katanya. (Baca: KPU: Cakada Tidak Bisa Diganti)
Komisi II sendiri, kata Amran, belum punya rencana untuk memanggil pihak terkait, yakni Akbar Faisal, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Komisioner KPU. Sebab, sambung dia, Komisi II saat ini tengah merampungkan rancangan Peraturan KPU mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Sampai saat ini belum, Komisi II masih konsen pada rapat konsultasi dengan KPU, Bawaslu dan Mendagri tentang rancangan PKPU. Bisa terpecah nanti," tandas politisi PAN ini. (mad)
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina