Soal Revisi UU KPK, Faisal Basri: Jokowi bakal Dikendalikan Siluman Politik

MerahPutih.com - Pakar ekonomi Faisal Basri menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh dilemahkan dalam bentuk apapun. Termasuk dari revisi UU KPK yang saat ini gencar dilakukan sejumlah anggota dewan.

Jika pelemahan itu terjadi dalam revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tengang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi alias UU KPK, Faisal khawatir justru Presiden akan dikontrol oleh pihak-pihak yang justru ingin lemahkan negeri ini dengan perilaku koruptif.

Baca Juga

IPW Minta DPR Tutup Kuping dan Segera Pilih Pimpinan KPK

“Presiden bakal dikendalikan oleh para siluman politik yang kian melemahkan dan merusak Negeri,” ujarnya Faisal dalam kicauan di Twitternya @FaisalBasri, Rabu (11/9

Faisal tak sepakat ketika lembaga antirasuah itu justru secara fungsional pemberantasan korupsinya dilemahkan. Ia justru yakin, jika KPK dilemahkan, maka akan berdampak bagi seluruh sendi kehudupan bernegara.

“KPK memang tak lepas dari kesalahan dan kelemahan. Namun KPK yang dilemahkan bakal berpotensi menimbulkan kebangkrutan demokrasi dan otoritarianisme model baru,” kata dia.

Baca Juga

Revisi UU KPK Picu Konflik Kepentingan

Sebelumnya, Komisi III DPR RI mengupayakan untuk membahas Revisi UU KPK di masa periode DPR RI 2014-2019. Poin permasalahan dalam Revisi UU KPK tersebut adalah dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang salah satunya adalah pemberian ijin penyadapan oleh KPK.

Dan yang lainnya adalah pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap penanganan kasus yang sudah mencapai 1 tahun.

Baca Juga

Revisi UU KPK Tunjukkan Pemerintah dan DPR tak Serius Berantas Korupsi

Namun upaya DPR itu mendapatkan pertentangan dari banyak kalangan termasuk internal KPK sendiri. Bahkan hingga Wadah Pegawai KPK terus mengupayakan perlawanan dengan berbagai aksi, bahkan menutup logo KPK di atas gedung Merah Putih dengan kain hitam, sebagai simbol perlawanan. (Knu)