Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS), TB Massa Jafar, menilai pernyataan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah terkait posisi Setya Novanto keliru. TB Massa membantah jika ditahannya Setnov tidak akan mengganggu kinerja parlemen.
"Enggak benar Fahri Hamzah mengatakan itu tidak ada pengaruhnya," ujarnya saat ditemui MerahPutih.com, di Menara UNAS, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11).
Menurut TB Massa, kehadiran Setnov memang dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Namun, ia menilai bahwa sejatinya ada hal lain yang harus menjadi perhatian.
"Jadi, itu (kehadiran) enggk relevan saya kira. Ini bukan soal kinerja, tapi ini soal kewibawaan lembaga perwakilan rakyat," tandas Direktur Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta ini.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, sebelumnya mengatakan, semua tugas pimpinan Parlemen tak terpengaruh, meski Setnov ditahan KPK. Dasarnya, tugas Ketua DPR bisa dikerjakan pimpinan lain.
Salah satu tugas Setnov yang bisa ditangani pimpinan DPR lain adalah surat-menyurat. "Sekarang saya juga menandatangani surat dari banyak pimpinan lain yang sedang tidak ada," katanya.
Selain masalah administrasi, pimpinan DPR pun bisa silang tugas, karena biro-biro di bawah dikoordinasi satu biro. Biro tersebut berfungsi mendistribusikan tugas satu pimpinan yang berhalangan hadir.
Sebagaimana diketahui, Setnov yang telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Jakarta Timur, pada Minggu (19/11) malam setelah dipindahkan dari Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.
Dua hari sebelumnya atau Jum'at (17/11), Setnov telah ditetapkan sebagai tahanan KPK saat masih dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat, akibat kecelakaan yang dialaminya di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) malam.
Status tahanan ini sendiri diumumkan selang tujuh hari usai KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Dalam kasus ini, Setnov disangkakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. (Pon)
