Soal Pemotongan Kabel Serat Optik, Pemprov DKI: Ombudsman Dengar Satu Pihak Saja

Eddy FloEddy Flo - Senin, 16 September 2019
 Soal Pemotongan Kabel Serat Optik, Pemprov DKI: Ombudsman Dengar Satu Pihak Saja

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ombudsman Jakarta Raya akan memanggil Pemprov DKI mengenai pemotongan kabel serat optik di sejumlah kawasan Ibu Kota yang dilakukan secara sepihak.

Pemanggilan itu buntul dari laporan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) ke Ombudsman lantaran merasa dirugikan terkait pemotongan sepihak itu.

Baca Juga:

Trotoar Berukuran Besar di DKI Kemungkinan Diisi Para PKL

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyebut bahwa lembaga independen yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik itu hanya baru mendapat penjelasan sepihak dari APJATEL.

"Ombudsman memanggil karena baru mendapatkan laporan sepihak dari pihak APJATEL, dia (APJATEL) komplain setelah begitu dipotong itu pelanggan dari si dia terganggu internetnya," ucap Hari di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

Kepala Dinas Binar Marga DKI Jakarta Hari Nugrono
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho (MP/Asropih)

Hari menuturkan, bila berlandaskan ketentuan undang-undang (UU) dan hukum yang berlaku, maka pihaknya tak salah dalam melakukan penertiban sejumlah kabel optik tersebut.

Hari pun mengaku heran atas laporan pihak APJATEL kepada Ombudsman.

"Di UU harus begitu, di dalam pergub perda jelas untuk jaringan utilitas harus ada di bawah tanah kalo di atas tanah ya itu menyalahi aturan di boleh kan di atas tanah kalo jaringan PLN 150 kv ataukah ada di jalan layang underpass ataukah di overpass kalo atau di jembatan itu diperbolehkan selain itu tidak diperbolehkan," katanya.

Padahal, sambung dia, sebelum memotong kabel optik tersebut pihaknya telah memberitahu para perusahaan pemilik kabel optik untuk segera memindahkannya di bawah tanah. Namun, hal itu urung dilakukan hingga pihaknya melakukan tindak tegas berupa memutuskan.

"Sebetulnya saya sudah istilahnya memberikan kesempatan dia untuk menurunkan, mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli terakhir masih belum turunin makanya saya bilang Agustus engga ada cerita," tuturnya.

Baca Juga:

Trotoar Jadi Tempat Jualan PKL, Pengamat: Anies Beri Contoh yang Buruk

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, Ombudsman telah menerima laporan (APJATEL) ikhwal dampak pemotongan kabel oleh Pemprov DKI. Tindakan itu membuat layanan internet ke pelanggan terganggu.

Ombudsman pun berencana memanggil Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pemotongan tersebut. Ombudsman juga meminta Pemprov DKI untuk sementara menghentikan pemotongan kabel.

"APJATEL menerima keluhan dari para pengguna internet di kawasan Cikini, Menteng dan sekitarnya akibat pemutusan utilitas fiber optik di wilayah tersebut" ujar Teguh di Jakarta, Jumat (13/9).(Asp)

Baca Juga:

Anies Izinkan PKL Berjualan di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki: Landasan Hukumnya Apa?

#Pemprov DKI #Ombudsman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
Nuzran Joher Ditunjuk Jadi Ketua Ombudsman Gantikan Hery Susanto Yang Terjerat Kasus Korupsi
Bekas ketua Ombudsman Hery Susanto diberhentikan tidak dengan hormat oleh majelis etik pada 8 Juni 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Nuzran Joher Ditunjuk Jadi Ketua Ombudsman Gantikan Hery Susanto Yang Terjerat Kasus Korupsi
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Pemerintah menetapkan besaran alokasi dana khusus guna memastikan proses renovasi total berjalan sesuai standar keamanan gedung
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Suharini Eliawati menegaskan seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan manfaat langsung bagi warga
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 Juni 2026
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Indonesia
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Tak hanya “John Lennon”, terdakwa Hery juga menggunakan nama samaran lain seperti Hery HMI, Tolkeyem, Komandante, Edy Adhimas, Hery HMI Cirebon, Septian Hery HMI, Ponakan Supir 2021, serta Tolkeyem MM.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Bagikan