Soal Pemotongan Kabel Serat Optik, Pemprov DKI: Ombudsman Dengar Satu Pihak Saja

Eddy FloEddy Flo - Senin, 16 September 2019
 Soal Pemotongan Kabel Serat Optik, Pemprov DKI: Ombudsman Dengar Satu Pihak Saja

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Ombudsman Jakarta Raya akan memanggil Pemprov DKI mengenai pemotongan kabel serat optik di sejumlah kawasan Ibu Kota yang dilakukan secara sepihak.

Pemanggilan itu buntul dari laporan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) ke Ombudsman lantaran merasa dirugikan terkait pemotongan sepihak itu.

Baca Juga:

Trotoar Berukuran Besar di DKI Kemungkinan Diisi Para PKL

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyebut bahwa lembaga independen yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik itu hanya baru mendapat penjelasan sepihak dari APJATEL.

"Ombudsman memanggil karena baru mendapatkan laporan sepihak dari pihak APJATEL, dia (APJATEL) komplain setelah begitu dipotong itu pelanggan dari si dia terganggu internetnya," ucap Hari di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

Kepala Dinas Binar Marga DKI Jakarta Hari Nugrono
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho (MP/Asropih)

Hari menuturkan, bila berlandaskan ketentuan undang-undang (UU) dan hukum yang berlaku, maka pihaknya tak salah dalam melakukan penertiban sejumlah kabel optik tersebut.

Hari pun mengaku heran atas laporan pihak APJATEL kepada Ombudsman.

"Di UU harus begitu, di dalam pergub perda jelas untuk jaringan utilitas harus ada di bawah tanah kalo di atas tanah ya itu menyalahi aturan di boleh kan di atas tanah kalo jaringan PLN 150 kv ataukah ada di jalan layang underpass ataukah di overpass kalo atau di jembatan itu diperbolehkan selain itu tidak diperbolehkan," katanya.

Padahal, sambung dia, sebelum memotong kabel optik tersebut pihaknya telah memberitahu para perusahaan pemilik kabel optik untuk segera memindahkannya di bawah tanah. Namun, hal itu urung dilakukan hingga pihaknya melakukan tindak tegas berupa memutuskan.

"Sebetulnya saya sudah istilahnya memberikan kesempatan dia untuk menurunkan, mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli terakhir masih belum turunin makanya saya bilang Agustus engga ada cerita," tuturnya.

Baca Juga:

Trotoar Jadi Tempat Jualan PKL, Pengamat: Anies Beri Contoh yang Buruk

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, Ombudsman telah menerima laporan (APJATEL) ikhwal dampak pemotongan kabel oleh Pemprov DKI. Tindakan itu membuat layanan internet ke pelanggan terganggu.

Ombudsman pun berencana memanggil Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pemotongan tersebut. Ombudsman juga meminta Pemprov DKI untuk sementara menghentikan pemotongan kabel.

"APJATEL menerima keluhan dari para pengguna internet di kawasan Cikini, Menteng dan sekitarnya akibat pemutusan utilitas fiber optik di wilayah tersebut" ujar Teguh di Jakarta, Jumat (13/9).(Asp)

Baca Juga:

Anies Izinkan PKL Berjualan di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki: Landasan Hukumnya Apa?

#Pemprov DKI #Ombudsman
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Inisiatif ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan penumpang melompati pagar pembatas di Stasiun Cikini
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Salah satu penyebab terjadinya kebakaran di perkantoran adalah karena instalasi tidak pernah diperiksa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Indonesia
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Mau kemana saja kami gratiskan sampai dengan tanggal 8 September
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Indonesia
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tetap wajib melaporkan kehadiran (presensi) secara daring.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR
Pramono juga memuji kesigapan petugas dalam membersihkan sampah sisa demonstrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR
Indonesia
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan mengusulkan KAI menyediakan satu gerbong dalam rangkaian kereta untuk para penumpang yang merokok.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Bagikan