Andika Pratama
MerahPutih.com - Langkah pemerintah menerapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni sebesar Rp 14.000 per liter, di tengah mahalnya harga minyak goreng mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Fahira Idris.
Walau menilai kebijakan ini langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng, tetapi bukan merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan minyak goreng.
Baca Juga
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Gibran Belum Berniat Lakukan Operasi Pasar
“Saya apresiasi kebijakan satu harga ini. Masyarakat sangat terbantu. Tetapi yang juga harus dipikirkan adalah solusi komprehensif untuk jangka panjang agar situasi seperti ini (harga minyak goreng meroket) tidak terjadi lagi ke depan," kata Fahira dalam keterangannya, Sabtu (22/1).
Salah satunya, kata Senator DKI Jakarta ini, adalah upaya pemerintah untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagi pelaku industri minyak goreng di tanah air terutama pelaku usaha lokal khususnya dengan skala menengah kecil.
"Semakin banyak pelaku usaha di industri minyak goreng semakin baik terutama untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaannya,” ujarnya.
Fahira mengungkapkan, langkah konkret ke depan yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah menginventarisasi berbagai regulasi, aturan dan kebijakan yang menghambat para pelaku usaha baru di industri minyak goreng.
"Berbagai regulasi ini kemudian direlaksasi sehingga industri minyak goreng tidak hanya didominasi oleh produsen besar saja," imbuhnya.
Baca Juga
Minimarket Keluhkan Warga yang Ajak Keluarga Borong Minyak Goreng
Ia pun berharap dalam waktu dekat ini lahir sebuah kebijakan yang mampu mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha atau produsen industri minyak goreng. Menurut Fahira, persoalan harga minyak goreng ini memang cukup kompleks karena tidak bisa dilepaskan dari situasi global.
"Salah satu penyebab kenaikan minyak goreng sedikit banyak dipengaruhi oleh harga internasional CPO yang juga naik akibat kelancaran distribusinya terganggu karena pandemi," tuturnya.
Selain itu, Fahira melanjutkan, krisis energi yang terjadi di beberapa negara besar yang menyebabkan konsumsi minyak goreng meningkat juga ikut mempengaruhi kenaikan harga.
“Namun kita juga tahu, Indonesia salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia sehingga pasokan minyak sawit di kita selalu melimpah," ujarnya.
Artinya, dikatakan Fahira, kita sudah punya pondasi kuat, tinggal bagaimana aturan yang menghambat atau membatasi lahirnya para pelaku usaha baru di industri minyak goreng ini direlaksasi.
"Semakin banyak produsen semakin baik untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan minyak goreng yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
HMI Minta Mendag Tinjau Ulang Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga
