Soal Konsesi Lahan, BPN: Harusnya Erick Thohir dan Luhut Ikuti Imbauan Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 25 Februari 2019
Soal Konsesi Lahan, BPN: Harusnya Erick Thohir dan Luhut Ikuti Imbauan Jokowi

Hidayat Nur Wahid (MerahPutih.com/Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid meminta orang-orang yang berada di sekeliling Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembalikan konsesi lahan ukuran besar kepada negara.

"Pak Jokowi bisa memulai dari lingkaran terdekatnya. Jadi silakan dilaksanakan dimulai dari lingkaran terdekat," kata Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/2).

Hal itu disampaikan Hidayat menanggapi pidato Jokowi soal konsesi lahan pada acara bertajuk 'Konvensi Rakyat; Optimis untuk Indonesia Maju' di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2) malam.

Bahkan, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sejumlah pihak di sekeliling Jokowi menguasai lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih luas daripada yang dikuasai capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

"Disekitar beliau ternyata ada Pak Erick Thohir yang menguasai konsesi lahan yang jauh lebih banyak daripada Pak Prabowo. Kemudian juga Pak Luhut Binsar Panjaitan juga," ungkapnya.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Dikutip dari Koran Tempo edisi Selasa, 19 februari 2019, sejumlah politisi dan pengusaha yang berada di lingkaran Jokowi memang menguasai lahan yang cukup luas. Lahan korporasi yang terhubung langsung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan tim bayangan pendukungnya jika ditotal mencapai 140 ribu hektare.

Angka ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Surya Paloh, Oesman Sapta Odang, dan Hary Tanoesoedibjo. Jumlahnya akan bertambah lebih besar lagi jika lahan perusahaan tambang PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Garibaldi Thohir, kakak Ketua TKN Erick Thohir, ikut dihitung.

"Harusnya sebagai pengikut yang baik merekalah yang pertama kali yang melaksanakan apa yang imbauan Pak Jokowi. Jangan orang lain melaksanakan sementara anda sendiri tidak melaksanakan," pungkasnya.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Istimewa)

Sebelumnya, seolah menyindir kembali Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait kepemilikan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan Timur dan Aceh seluas 340.000 hektare (ha), calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkit soal itu.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan dirinya sedang menunggu kesediaan para penerima konsesi lahan dengan ukuran besar untuk mengembalikannya kepada negara.

"Saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu, sekarang dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil karena masih banyak rakyat yang membutuhkan," kata Jokowi. (Pon)

#Hidayat Nur Wahid
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
HNW Soroti Partisipasi Indonesia di Board of Peace, Ingatkan Amanat UUD 1945 soal Palestina
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyoroti partisipasi Indonesia di Board of Peace. Ia mengingatkan amanat UUD 1945 soal Palestina.
Soffi Amira - Kamis, 29 Januari 2026
HNW Soroti Partisipasi Indonesia di Board of Peace, Ingatkan Amanat UUD 1945 soal Palestina
Indonesia
MPR RI Khawatir Aliansi Perdamaian Bentukan Trump Disabotase Israel untuk Rusak Palestina
Ia menyebut, di dalam kelompok yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut, ada keterlibatan Israel.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
MPR RI Khawatir Aliansi Perdamaian Bentukan Trump Disabotase Israel untuk Rusak Palestina
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Wujudkan Dana Abadi Pesantren
Menjadi langkah positif pemerintah dalam memperkuat eksistensi pesantren di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Wujudkan Dana Abadi Pesantren
Indonesia
MPR Sebut Kasus Keracunan Massal Bikin Program MBG Jadi tak Sesuai Tujuannya
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyebutkan, kasus keracunan massal membuat program MBG jadi tak sesuai tujuannya.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
MPR Sebut Kasus Keracunan Massal Bikin Program MBG Jadi tak Sesuai Tujuannya
Indonesia
Indonesia Harus Dapat Persetujuan dari Aliansi Negara Islam Sebelum Evakuasi Ribuan Warga Gaza Palestina ke Pulau Galang
Dia juga menekankan harus ada persetujuan dari Palestina juga terkait rencana penampungan di Pulau Galang.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Indonesia Harus Dapat Persetujuan dari Aliansi Negara Islam Sebelum Evakuasi Ribuan Warga Gaza Palestina ke Pulau Galang
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Khawatir Warga Gaza yang Dievakuasi ke Pulau Galang Tidak Bisa Pulang, Minta Pemerintah Indonesia Berhati-hati
Menurutnya, ketika warga Gaza keluar dengan alasan apa pun bisa mendekatkan dengan yang dipikirkan atau disampaikan Donald Trump.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Hidayat Nur Wahid Khawatir Warga Gaza yang Dievakuasi ke Pulau Galang Tidak Bisa Pulang, Minta Pemerintah Indonesia Berhati-hati
Indonesia
MPR Berharap Program Makan Bergizi Gratis Berkeadilan, Juga Bisa Dinikmati Siswa Sekolah Keagamaan
Kepastian santri dan siswa sekolah keagamaan dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis diperlukan.
Frengky Aruan - Senin, 06 Januari 2025
MPR Berharap Program Makan Bergizi Gratis Berkeadilan, Juga Bisa Dinikmati Siswa Sekolah Keagamaan
Indonesia
Thailand Legalkan Pernikahan Sejenis, Indonesia Diminta Waspada
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Indonesia mesti waspada terkait kebijakan Thailand soal pernikahan sejenis.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 Juni 2024
Thailand Legalkan Pernikahan Sejenis, Indonesia Diminta Waspada
Indonesia
Pimpinan MPR Sebut UU DKJ Tidak Beri Keadilan ke Rakyat Jakarta
HNW mengapresiasi diakomodasinya sikap awal FPKS
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 April 2024
Pimpinan MPR Sebut UU DKJ Tidak Beri Keadilan ke Rakyat Jakarta
Indonesia
HNW Nilai UU DKJ Diskriminatif ke Warga Jakarta
Hal itu bila dilihat dari demografi penduduk, maka penduduk Jakarta juga kualitas ekonomi dan pendidikannya tidak kalah dengan daerah-daerah khusus lainnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 April 2024
HNW Nilai UU DKJ Diskriminatif ke Warga Jakarta
Bagikan