Soal Densus Tipikor, Mabes Polri Akan Kaji Ulang

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 24 Oktober 2017
Soal Densus Tipikor, Mabes Polri Akan Kaji Ulang

Tito Karnavian (ANTARA FOTO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mabes Polri akhirnya angkat bicara terkait penundaan rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Rikwanto mengatakan, pihaknya akan mengajukan kembali pembentukan Densus Tipikor setelah melalui kajian bersama antara Polri, Kejaksaan, KPK dan lainnya di Kemenkopolhukam. Payung hukum Densus Tipikor juga akan dimatangkan bersama.

"Bila hanya penguatan di internal cukup seperti pembentukan struktur yang sudah ada di Polri saja," ujar Rikwanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/10).

Mabes Polri akan membuat secara detail SOP dari Densus Tipikor. Nantinya, personil Densus Tipikor harus mengerti siapa berbuat apa dan tanggung jawabnya sampai dimana. Diharapkan personil Densus Tipikor benar-benar anggota Polri yang pfrofesional dan bermental kuat. "Agar tidak tergoda untuk melanggar aturan," ucapnya.

Dalam perekrutan personil, akan diterapkan sistem finding person melalui assesment yang baik, supaya yang terpilih nantinya sebagai anggota densus tipikor kompetensi dan komitmennya kuat serta konsisten dalam pemberantasan korupsi

Selain itu, nantinya densus tipikor dalam strukturnya hanya berasal dari lingkup internal Polri. "Tidak ada mengambil kewenanangan instansi lain seperti kejaksaan atau KPK," ucap Rikwanto.

Sementara, dari sisi anggaran densus tipikor akan dicermati lagi kebutuhan riilnya. Baik untuk belanja modal atau gedung, perlengkapan, barang atau operasional maupun belanja pegawai atau penggajian.

Bentuk kerjasama dengan instansi seperti Kejaksaan, KPK dan BPK perlu di kaji agar bila nanti sudah beroperasi bisa segera sinergis.

"Penundaan waktunya sampai kapan tidak dibatasi. Namun bila Polri sudah siap usulan tentang densus tipikor bisa segera diajukan lagi setelah melalui pengkajian di Kemenkopolhukam," jelas Rikwanto. (Ayp)

#Densus Antikorupsi #Polri #KPK #Jaksa
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK mengungkapkan pemeriksaan eks Menpora, Dito Ariotedjo, sebagai saksi kasus dugaan kuota haji.
Soffi Amira - 1 jam, 8 menit lalu
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Eks Menpora Dito Ariotedjo diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Beberkan hasil kunjungan Jokowi ke Arab Saudi dan pertemuan dengan MBS.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Indonesia
Laporan terhadap 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono Menumpuk, Polisi belum Lakukan Pemanggilan karena masih Prioritaska Periksa Ahli dan Saksi
Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan ahli terkait dengan laporan terhadap Pandji Pragiwaksono.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Laporan terhadap 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono Menumpuk, Polisi belum Lakukan Pemanggilan karena masih Prioritaska Periksa Ahli dan Saksi
Indonesia
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Ia ikut ikut rombongan mantan Presiden Joko Widodo bertemu Raja Salman bin Abdul-Aziz Al Saud untuk membahas kuota tambahan haji.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Banjir Rendam Sejumlah Ruas Wilayah, Polri Siagakan 128.247 Personel secara Nasional
Personel gabungan dari Brimob, Direktorat Lalu Lintas, dan Polair memastikan keselamatan masyarakat, menjaga kelancaran arus lalu lintas, serta menjamin aktivitas publik tetap berjalan.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Banjir Rendam Sejumlah Ruas Wilayah, Polri Siagakan 128.247 Personel secara Nasional
Indonesia
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Budi belum mau membeberkan keterkaitan Dito sehingga dipanggil penyidik. Termasuk saat disinggung soal kunjungan mantan Presiden RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Indonesia
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
KPK menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pematokan uang upeti terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
Indonesia
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK memastikan akan menelusuri peran dan aliran dana ke anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Indonesia
Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan di Seluruh Indonesia, Momentum tepat Buktikan Polisi Sosok Empatik terhadap Semua Gender
Kebijakan ini menjadi langkah strategis, sekaligus pesan kuat bahwa negara tidak boleh lagi abai terhadap penderitaan kelompok rentan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan di Seluruh Indonesia, Momentum tepat Buktikan Polisi Sosok Empatik terhadap Semua Gender
Bagikan