Soal Capres 2024, PAN Lebih Sreg Gabung ke Koalisi Partai Pemerintah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 04 Juli 2023
Soal Capres 2024, PAN Lebih Sreg Gabung ke Koalisi Partai Pemerintah

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) belum menentukan siapa yang bakal mereka dukung di Pemilu 2024.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut, soal siapa yang didukung, masih menunggu keputusan Ketum Zulkifli Hasan.

"Sesuai hasil Rakernas PAN tahun 2020 yang telah memberikan mandat kepada ketua umum PAN Zulkifli Hasan untuk menentukan langkah strategis dalam penetapan paslon yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara," kata Viva kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/7).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Mundur Pencapresan karena Jagoannya Kalah Formula E

Viva menambahkan, yang pasti PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah. Demi melanjutkan program pembangunan nasional.

"Untuk saat ini pertimbangan PAN dalam menentukan kerja sama politik atau koalisi di Pilpres 2024 adalah pertama, PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah dalam rangka melanjutkan program pembangunan nasional saat ini," sambungnya.

Namun, PAN menyebut pihaknya tidak mau kalah ketiga kalinya. Dia berharap akan bergabung ke koalisi yang memenangi pilpres.

Calon yang akan didukung PAN adalah calon yang akan diprediksi dapat memenangi pilpres.

"Meskipun prediksi dari lembaga survei hasilnya bervariasi, namun PAN juga memotret realitas sosial tentang preferensi pemilih di pilpres sehingga dapat menganalisis lebih akurat lagi," ujarnya.

Baca Juga:

Gibran Larang Stadion Manahan untuk Kampanye Capres

Untuk langkah ke depan, PAN akan berdiskusi dengan Golkar menetapkan nama calon presiden. Ia meminta publik untuk bersabar.

"Ketiga, PAN akan berdiskusi dengan Golkar yang belum juga menetapkan secara resmi nama calon. PAN berkeinginan agar seiring sejalan, satu pilihan dan satu perjuangan dengan Golkar di Pilpres 2024 ini," imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Ungkap KPP Semakin Solid Jika Capres dan Cawapres Dari Luar Koalisi

#Pemilu #Pilpres #PAN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Bagikan