Soal Capres 2024, PAN Lebih Sreg Gabung ke Koalisi Partai Pemerintah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 04 Juli 2023
Soal Capres 2024, PAN Lebih Sreg Gabung ke Koalisi Partai Pemerintah

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) belum menentukan siapa yang bakal mereka dukung di Pemilu 2024.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut, soal siapa yang didukung, masih menunggu keputusan Ketum Zulkifli Hasan.

"Sesuai hasil Rakernas PAN tahun 2020 yang telah memberikan mandat kepada ketua umum PAN Zulkifli Hasan untuk menentukan langkah strategis dalam penetapan paslon yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara," kata Viva kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/7).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Mundur Pencapresan karena Jagoannya Kalah Formula E

Viva menambahkan, yang pasti PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah. Demi melanjutkan program pembangunan nasional.

"Untuk saat ini pertimbangan PAN dalam menentukan kerja sama politik atau koalisi di Pilpres 2024 adalah pertama, PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah dalam rangka melanjutkan program pembangunan nasional saat ini," sambungnya.

Namun, PAN menyebut pihaknya tidak mau kalah ketiga kalinya. Dia berharap akan bergabung ke koalisi yang memenangi pilpres.

Calon yang akan didukung PAN adalah calon yang akan diprediksi dapat memenangi pilpres.

"Meskipun prediksi dari lembaga survei hasilnya bervariasi, namun PAN juga memotret realitas sosial tentang preferensi pemilih di pilpres sehingga dapat menganalisis lebih akurat lagi," ujarnya.

Baca Juga:

Gibran Larang Stadion Manahan untuk Kampanye Capres

Untuk langkah ke depan, PAN akan berdiskusi dengan Golkar menetapkan nama calon presiden. Ia meminta publik untuk bersabar.

"Ketiga, PAN akan berdiskusi dengan Golkar yang belum juga menetapkan secara resmi nama calon. PAN berkeinginan agar seiring sejalan, satu pilihan dan satu perjuangan dengan Golkar di Pilpres 2024 ini," imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Ungkap KPP Semakin Solid Jika Capres dan Cawapres Dari Luar Koalisi

#Pemilu #Pilpres #PAN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Bagikan