MerahPutih.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema khusus penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk periode Ramadan 2026. Ada empat mekanisme pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik penerima manfaat agar program tetap berjalan optimal di bulan puasa.
“Yang pertama, untuk anak sekolah yang mayoritas di daerah puasa, makanannya akan berupa makanan yang tahan lama, bisa dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/2).
Baca juga:
MBG Tetap Jalan Selama Ramadan, Siswa Muslim Bawa Pulang Menu Kering
4 Skema Mekanisme MBG Ramadan
Detailnya, BGN telah menyiapkan empat skema pembagian MBG selama bulan puasa, yakni:
- Sekolah di daerah mayoritas puasa: makanan tahan lama untuk dibawa pulang, seperti kurma, telur rebus, telur asin, abon, buah, susu, dan penganan lokal.
- Sekolah di daerah non-puasa: layanan tetap berjalan normal dengan makanan segar di jam makan.
- Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita: tetap mendapat pelayanan normal sesuai kebutuhan gizi harian.
- SPPG di lingkungan pesantren: layanan digeser ke sore hari menjelang berbuka puasa.
Baca juga:
Beli dari UMKM Hindari dari Perusahaan Besar
Terkait menu yang dibawa pulang, Dadan menyebut BGN telah menetapkan pilihan makanan yang lebih tahan lama dan lazim dikonsumsi selama Ramadan, seperti kurma, telur rebus, telur asin, telur pindang, abon, buah, susu, hingga penganan lokal.
"Kita hindarkan semaksimal produk-produk perusahaan besar. Sesekali boleh, tapi tidak setiap hari. Jadi kita ingin mendorong agar UMKM terlibat banyak di dalam proses penyediaan menu di saat Ramadan ini," imbuh Kepala BGN.
Baca juga:
Kesuksesan MBG Bakal Pengaruhi Persepsi Atas Kinerja Prabowo
Kendalikan Harga Pasokan
BGN juga berupaya mengendalikan lonjakan permintaan bahan pangan agar penyaluran MBG tidak memicu gejolak harga selama Ramadan hingga Idulfitri. Pengaturan dilakukan melalui substitusi produk jika terjadi kelebihan permintaan, serta kerja sama dengan BUMD untuk menjaga pasokan.
“Jika berlebihan, kita akan alihkan untuk mencari substitusi. Jika kurang permintaannya, kita akan dorong dan kerja sama dengan BUMD,” tutup Dadan. (Asp)

