Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi

Program Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana mengatakan, bahwa harus ada evaluasi secara rutin terhadap program MBG di Jakarta.

Hal itu menyangkut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lalai dalam menyajikan kualitas makanan ke pelajar.

Belum lama ini, orang tua siswa SMP Negeri 281 Jakarta dan SMAN 62 Jakarta mengeluhkan soal kualitas makanan MBG.

"Pelaksanaan program MBG ini harus dievaluasi secara rutin agar SPPG terus berbenah dalam menjalankan kewajibannya agar tidak membahayakan para siswa dan tidak lagi dikeluhkan oleh warga," tegasnya setelah mengunjungi SMPN 281 Jakarta dan SMAN 62 Jakarta, Kamis (9/10).

Baca juga:

68 Siswa di Tawangmangu Alami Mual Pusing, Diduga Keracunan MBG

Selain itu, pihaknya juga mendapat laporan bahwa ada beberapa makanan yang mengeluarkan bau tidak sedap. Ia pun berharap jangan sampai hal semacam itu terulang kembali ke depannya.

"Dengan maraknya kasus keracunan makanan di beberapa wilayah di Indonesia, saya berharap hal tersebut dapat dicegah agar tidak terjadi di Jakarta dan semua MBG yang disalurkan bisa sepenuhnya dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita," ucap politikus PSI ini.

Kendati demikian, Justin tetap mendukung pelaksanaan MBG yang menurutnya penting untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Jakarta.

Selain itu, ia juga menilai MBG berpotensi mengurangi permasalahan tumbuh kembang anak, seperti stunting.

Baca juga:

Belasan Siswa SMPN 1 Wedi Klaten Keracunan MBG, Dinkes Klaten Ambil Sampel Makanan

"Ke depannya, program MBG ini perlu terus kita dukung. Hal ini penting dan sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan gizinya sehari-hari. Dengan adanya program ini, harapannya anak-anak kita bisa tumbuh sehat dan menjadi sumber daya manusia berkualitas nantinya, sehingga dapat diandalkan dalam pembangunan negeri," ucapnya.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di DKI Jakarta masih sebesar 17,2 persen.

Kemudian, kekurangan berat badan balita berada di angka 14,9 persen, atau bertambah dari 14,5 persen pada 2023.

"Misalnya mengenai stunting, angkanya masih berada di kisaran 17 persen pada tahun 2024 dan harus terus diturunkan. Kemudian, angka kekurangan berat badan balita malah bertambah. Dalam dua kasus itu, MBG menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan gizi para anak," terang Justin.

Baca juga:

Menu MBG Pangsit Goreng di SD Depok Viral, BGN Sebut Ada Kandungan Ayam dan Telur

Ia juga menyoroti aspek lainnya dalam pertumbuhan anak-anak di Jakarta, yaitu kondisi IQ dan berat badan yang masih perlu ditingkatkan. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Pada Januari 2025, International IQ Test (IIT) mencatat, rata-rata IQ orang Indonesia berada di angka 93,18 yang mencapai peringkat 98. Hal itu menempatkan Indonesia jauh di bawah Korea Selatan (106,43), Jepang (106,4), atau Malaysia (100,48).

"Di Indonesia ini kita juga masih terkendala masalah IQ, yang mana hal itu salah satunya diakibatkan oleh kurangnya gizi, khususnya vitamin-vitamin tertentu yang harus menyertai dalam periode tumbuh kembang anak. Kita juga perlu memastikan makanan-makanan yang dimasak di SPPG itu sudah mencakup kandungan-kandungan gizi yang dibutuhkan," ujarnya.

Selanjutnya, data World Population Review menyebutkan, rata-rata laki-laki berusia 19 tahun di Indonesia memiliki ketinggian 166 cm pada 2025.

Sementara itu, rata-rata laki-laki dengan usia yang sama mencapai ketinggian 172 cm di Jepang. Kemudian, rata-rata ketinggian laki-laki di Korea Selatan berada jauh di atas Indonesia dengan angka 176 cm.

"Anak-anak kita di Indonesia juga tertinggal dalam hal tinggi badan. Sejauh ini, kita berada di bawah negara-negara lainnya seperti Korea Selatan dan Jepang. Waktunya kita membayar ketertinggalan kita, salah satunya dengan penyediaan MBG ini," tutupnya. (Asp).

#SPPG #Makan Bergizi Gratis #PSI #Sekolah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gila! Ratusan Dapur MBG Miliki Rekening Ganda, Duit Ditarik Lagi Rp 311,2 Miliar
Total ada 16.482 SPPG yang diperiksa dan hasilnya ada sekitar 5.000 SPPG yang diduga melakukan pelanggaran dalam tiga kategori, yakni merah (berat), kuning (sedang), dan hijau (ringan).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Gila! Ratusan Dapur MBG Miliki Rekening Ganda, Duit Ditarik Lagi Rp 311,2 Miliar
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG
Area depan Gedung MK pun cenderung sepi tanpa kerumunan massa. Namun, sejumlah orang tampak mulai menunggu kedatangan massa aksi sambil duduk di area pinggir trotoar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG
Indonesia
116 Juta Penduduk Diklaim Kurang Makan, BGN Akan Fokuskan Dapur MBG di Area Stunting Tinggi
Pemerintah telah memiliki data berdasarkan nama dan alamat atau by name by address berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
116 Juta Penduduk Diklaim Kurang Makan, BGN Akan Fokuskan Dapur MBG di Area Stunting Tinggi
Indonesia
BGN Permudah Pengawasan MBG, Orang Tua Bisa Cek Menu Anak Lewat Portal Digital
BGN kini menyiapkan sistem digital MBG. Orang tua pun bisa mengecek menu anak lewat portal digital.
Soffi Amira - Selasa, 28 Juli 2026
BGN Permudah Pengawasan MBG, Orang Tua Bisa Cek Menu Anak Lewat Portal Digital
Bagikan