Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Capres Petahana Joko Widodo (Jokowi) dan penantangnya Prabowo Subianto akan beradu gagasan di topik 'Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri' nanti malam. Namun, kebijakan Jokowi selama ini dalam ketiga bidang itu dinilai masih jauh dari harapan.
"Selama pemerintahan Jokowi, aspek idiologi, keamanan dan hubungan internasional tak menunjukkan kerja pemerintahan yang berpihakan pada kepentingan nasional," kata Co Founder FINE Institute Kusfiardi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (30/3).
Analis Ekonomi Politik itu coba membedah satu-persatu kebijakan petahana. Menurut dia, pemerintah masih jauh dari keharusan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sesuai amanar UUD 1945 dalam bidang keamanan nasional.
Alasannya, kata Kusfiardi, kebijakan Jokowi masih melihat hanya sebatas jaminan keamanan dari ancaman kriminalitas, tetapi sektor lain kurang diperhatikan. "Padahal ancaman keamanan datang dari banyak penjuru," imbuh dia.
Menurut dia, pemerintah masih gagal memastikan keamanan produksi pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang terbukti dengan masih banyak produk impor membanjiri Indonesia, bahkan di sektor pertanian, pangan dan kebutuhan pokok.
"Pemerintah memilih impor sebagai solusi instant. Padahal di saat bersamaan, kebijakan impor tersebut justru menjadi ancaman bagi petani pangan nasional," papar dia.
Baca Juga:
Pengamat Ungkap Impor Pangan Bukan Hal yang Tabu
Prabowo dan Jokowi Saling Ngotot Soal Impor Pangan
Untuk sektor hubungan internasional, Kusfiardi mencatat ada kecenderungan membiarkan ratifikasi perjanjian internasional yang mengabaikan aspek penting azas resiprokal.
Kusfiardi mencontohkan, Ratifikasi AFAS jelas-jelas membuka dan memperluas peluang perusahaan keuangan global beroperasi di Indonesia. Efeknya, lanjut dia, berpengaruh negatif terhadap peran sektor keuangan lokal dalam konteks kepentingan memajukan ekonomi bangsa.
"Kegagalan itu pula yang membuat neraca keuangan negara tekor," kritik pengamat ekonomi politik itu. (*)
