Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Sinyal Jokowi Dukung Prabowo, PDIP: Hati Itu Sedalam Samudera

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 Agustus 2023
Sinyal Jokowi Dukung Prabowo, PDIP: Hati Itu Sedalam Samudera

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PSI memberikan sinyal jika dukungan Jokowi condong kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berharap hubungan PDIP dengan Presiden RI Joko Widodo diharapkan akan selalu berjalan baik.

Baca Juga:

PDIP Sebut Prabowo Sedang Bermanuver Dekati Parpol Pendukung Ganjar

"Kami berharap bahwa hubungan antara presiden atau Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu akan selalu berjalan dengan baik," kata Puan.

Presiden Jokowi selaku kader PDI Perjuangan juga telah dua periode berturut-turut diusung oleh partainya pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Yang bisa saya pahami atau saya artikan Pak Jokowi itu adalah presiden yang dua kali diusung dan didukung oleh PDI perjuangan," ujarnya.

Awalnya, Puan enggan merespons pertanyaan soal sikap DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan berpedoman kepada Presiden Jokowi dalam menentukan dukungan bakal calon presiden, namun menyebut ada kesamaan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Ya, ke Pak Jokowi, bukan kepada saya," ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal DPP PDI Perjuangan Utut Adianto juga berharap Presiden Jokowi tetap menaruh dukungan kepada PDI Perjuangan pada Pilpres 2024.

"Kalau kami tentu berharap Pak Jokowi tetap dengan PDI Perjuangan, berharap, mengharapkan," kata Utut.

Dia menyebut, hanya bisa menaruh harapan lantaran tidak bisa menangkap maksud seutuhnya hanya dari sikap permukaan.

"Kalau hatinya, misalnya ke sana, siapa yang tahu lautan hati. Hati itu sedalam samudera, jadi ya kita tunggu saja," imbuhnya.

Utut enggan berandai-andai dan memberikan penilaian terhadap sinyal dukungan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 sebab sebagai seorang presiden harus menjaga netralitas dalam sikap politik.

"Kalau saya dalam posisi tidak menilai condong apa enggak, bahwa Pak Jokowi kan kader yang lahir dari rahim PDI Perjuangan, tentu beliau punya cara. Misalnya, mendukung PDIP caranya gimana, kan tentu beliau sebagai presiden enggak bisa langsung begitu," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Puan Sambut Baik Pertemuan Prabowo dan PSI, Bantah PDIP Tutup Pintu Untuk Giring Cs

#Pemilu #Pilpres #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan