Sinyal Jokowi Dukung Prabowo, PDIP: Hati Itu Sedalam Samudera

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 Agustus 2023
Sinyal Jokowi Dukung Prabowo, PDIP: Hati Itu Sedalam Samudera

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PSI memberikan sinyal jika dukungan Jokowi condong kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berharap hubungan PDIP dengan Presiden RI Joko Widodo diharapkan akan selalu berjalan baik.

Baca Juga:

PDIP Sebut Prabowo Sedang Bermanuver Dekati Parpol Pendukung Ganjar

"Kami berharap bahwa hubungan antara presiden atau Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu akan selalu berjalan dengan baik," kata Puan.

Presiden Jokowi selaku kader PDI Perjuangan juga telah dua periode berturut-turut diusung oleh partainya pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Yang bisa saya pahami atau saya artikan Pak Jokowi itu adalah presiden yang dua kali diusung dan didukung oleh PDI perjuangan," ujarnya.

Awalnya, Puan enggan merespons pertanyaan soal sikap DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan berpedoman kepada Presiden Jokowi dalam menentukan dukungan bakal calon presiden, namun menyebut ada kesamaan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Ya, ke Pak Jokowi, bukan kepada saya," ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal DPP PDI Perjuangan Utut Adianto juga berharap Presiden Jokowi tetap menaruh dukungan kepada PDI Perjuangan pada Pilpres 2024.

"Kalau kami tentu berharap Pak Jokowi tetap dengan PDI Perjuangan, berharap, mengharapkan," kata Utut.

Dia menyebut, hanya bisa menaruh harapan lantaran tidak bisa menangkap maksud seutuhnya hanya dari sikap permukaan.

"Kalau hatinya, misalnya ke sana, siapa yang tahu lautan hati. Hati itu sedalam samudera, jadi ya kita tunggu saja," imbuhnya.

Utut enggan berandai-andai dan memberikan penilaian terhadap sinyal dukungan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 sebab sebagai seorang presiden harus menjaga netralitas dalam sikap politik.

"Kalau saya dalam posisi tidak menilai condong apa enggak, bahwa Pak Jokowi kan kader yang lahir dari rahim PDI Perjuangan, tentu beliau punya cara. Misalnya, mendukung PDIP caranya gimana, kan tentu beliau sebagai presiden enggak bisa langsung begitu," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Puan Sambut Baik Pertemuan Prabowo dan PSI, Bantah PDIP Tutup Pintu Untuk Giring Cs

#Pemilu #Pilpres #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan